Jawa Pos Radar Madiun – Aturan pengelolaan aset milik Pemkab Magetan mengalami perombakan. Gabungan Komisi A dan C DPRD Magetan merekomendasikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) untuk dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan dan pengesahan.
Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Magetan, Rabu (4/11). Pembahasan menghasilkan sejumlah perubahan, termasuk penghapusan 18 pasal dan satu ayat yang dinilai tidak lagi memiliki dasar hukum sesuai regulasi di atasnya.
Juru Bicara Gabungan Komisi A dan C DPRD Magetan Dwi Aryanto mengatakan, penyesuaian dilakukan untuk menyelaraskan aturan daerah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
"Perubahan Perda ini dimaksudkan untuk menyesuaikan ketentuan pengelolaan BMD dengan perubahan peraturan perundang-undangan, sehingga pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Magetan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat," terangnya, Senin (9/11).
Menurut Dwi, pembahasan raperda dilakukan melalui sejumlah tahapan, termasuk fasilitasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sebagaimana disebut dalam laporan pembahasan.
Hasilnya, sebanyak 22 pasal dirumuskan kembali dengan mengakomodasi 43 poin penyempurnaan.
Selain itu, legislatif menghapus 18 pasal dan satu ayat. Perubahan tersebut menyangkut sejumlah ketentuan pengelolaan aset daerah, termasuk pemanfaatan, hibah, dan penyertaan modal.
Langkah itu dilakukan agar aturan pengelolaan BMD tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 merupakan perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Regulasi tersebut mengatur penyesuaian berbagai aspek tata kelola BMD, termasuk pemanfaatan, pemindahtanganan, hibah, serta penyertaan modal pemerintah daerah.
Dwi berharap perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2021 dapat memperjelas dasar hukum pengelolaan aset di lingkungan Pemkab Magetan.
"Perubahan Perda Pengelolaan BMD diharapkan mampu memperkuat tata kelola aset daerah. Regulasi yang disesuaikan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memenuhi kebutuhan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah," pungkasnya. (ril/naz)
Editor : Hengky Ristanto