Jawa Pos Radar Madiun - Seleksi terbuka yang dihelat Ganjar Pranowo guna mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di Pemprov Jateng layak jadi rujukan sistem lelang jabatan nasional.
Selama dua periode menjabat gubernur Jateng (2013- 2023), Ganjar telah melantik sekitar 30 orang di posisi JPTP melalui seleksi terbuka.
Ganjar tercatat dua kali mengangkat kepala sekolah dari daerah menjadi kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng. Pertama yakni Jumeri, kepala SMKN Bawen, Kabupaten Semarang, pada 2019 lalu.
Selanjutnya, Uswatun Khasanah, kepala SMAN 1 Purwantoro, Wonogiri, pada 2022 lalu. Bahkan, Jumeri belakangan diangkat menjadi dirjen PAUD Dikdasmen di Kemendikbudristek, setelah beberapa waktu menjabat sebagai kepala Disdikbud Jateng.
Selain itu, ada kisah Imam Maskur, yang semula Camat Kedungbanteng, Tegal, diangkat menjadi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jateng. Pengangkatan Imam Maskur berbarengan dengan Jumeri.
Pengamat kebijakan Universitas Diponegoro (Undip) Dr Kismartini menilai, lelang jabatan yang konsisten dilakukan Ganjar selama menjabat sebagai gubernur Jateng sebagai revolusi birokrasi.
Lewat lelang jabatan, posisi JPTP dapat oleh orang-orang yang bekompeten serta berintegritas.
"Lelang jabatan itu bagus, membuka kesempatan kepada semua pihak untuk bisa menduduki jabatan sesuai dengan keahlian dan kompetensinya,’’ kata Kismartini, Sabtu (23/9) lalu.
Melalui lelang jabatan, proses pengisian posisi strategis di birokrasi dapat diawasi masyarakat secara luas. Alhasil, praktik rasuah dapat dicegah.
"Sistem lelang dilakukan secarap profesional dan transparan, tentu itu memberantas peluang praktik KKN. Pejabat yang dihasilkan tak hanya punya kemampuan dan kecakapan manajerial, tapi juga berintegritas,’’ jelas dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip itu.
Hal senada disampaikan pengamat politik dari Undip Dr Teguh Yuwono. Menurutnya, apa yang dilakukan Ganjar tersebut dinilai sebagai gebrakan penting dalam mereformasi birokrasi.
"Ini langkah positif dan memang harus dilakukan. Di negara maju seperti Amerika, Australia dan negara lain, sistem dan mekanisme perekrutan pejabat seperti ini sudah dilakukan sejak tahun 1990,’’ terangnya.
Sementara itu, Ganjar mengatakan bahwa siapapun yang terpilih lewat lelang jabatan harus bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
"Saya mengingatkan satu hal yang tidak boleh lupa. Yakni selalu jaga terus integritas, ideologi negara, dan betul-betul menjadi birokrat yang melayani,’’ pesannya.
Pengisian JPTP melalui seleksi terbuka sudah lama diterapkan di Pemkab Ngawi. 14 Juli lalu, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono memutasi 88 pejabat eselon IV B hingga II B.
Ada dua kepala dinas yang dilantik dari hasil seleksi JPTP. Lelang jabatan secara terbuka diharapkan dapat menjaring figur yang kompeten, profesional, dan berintegritas. (wir/naz/*)
Editor : Budhi Prasetya