Jawa Pos Radar Madiun - Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk periode Oktober hingga Desember 2025 masih belum diterima sebagian besar Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Situasi ini menimbulkan kecemasan karena anggaran tahun berjalan segera berakhir, sementara saldo Rp600 ribu belum juga masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Penyebab BPNT Belum Cair: Masalah Administrasi Dominan
Baca Juga: 45 Desa di Pacitan Gelar Pilkades 2026, Mekanisme Calon Tunggal Bakal Berubah Total
Ketertundaan penyaluran bukan berarti bantuan dibatalkan. Sejumlah faktor teknis masih menghambat proses di lapangan:
1. SPM belum terbit dari Kemensos
Bank penyalur seperti Mandiri tidak dapat memindahkan dana tanpa Surat Perintah Membayar (SPM) yang sah.
2. Sinkronisasi data di DTSEN masih berlangsung
Verifikasi data terbaru dilakukan lebih ketat. Selisih kecil pada biodata dapat membuat sistem menunda pencairan hingga data diperbaiki.
3. Transisi penyaluran ke Himbara menambah antrean proses
Penggantian mekanisme dari PT Pos ke bank Himbara memicu penumpukan aktivasi KKS baru (burekol) dan pemutakhiran database.
4. Perubahan status kepesertaan KPM
Masyarakat yang dinilai naik kesejahteraan (graduasi) otomatis dihentikan bantuannya melalui pemutakhiran sistem SIKS-NG.
Faktor-faktor tersebut membuat sebagian wilayah belum bisa mencairkan BPNT tahap 4 meski data penerima sudah tercatat.
Apakah BPNT Tahap 4 Masih Bisa Cair Tahun Ini?
Masih sangat mungkin. Pemerintah tetap membuka penyaluran hingga akhir Desember 2025 menjelang penutupan anggaran.
Selama status penerima di SIKS-NG masih aktif dan tidak mengalami perubahan kategori, saldo berpeluang besar masuk ke KKS.
Keterlambatan ini lebih karena proses verifikasi yang belum tuntas, bukan penghentian bantuan.
Langkah KPM Agar Tidak Tertinggal Penyaluran
Untuk mempercepat akses BPNT, KPM disarankan:
1. Cek status penerima di cekbansos.kemensos.go.id
2. Menghubungi pendamping sosial jika data tidak valid
3. Pastikan KKS aktif, tidak rusak, dan sudah bisa bertransaksi
4. Melaporkan perubahan data kependudukan ke desa/kelurahan
5. Mengikuti informasi resmi dari pemerintah daerah
Semakin cepat perbaikan data dilakukan, semakin besar peluang saldo KKS segera cair sebelum akhir tahun.
(*/naz)
Penulis: Diva Vania Candrawati/Politeknik Negeri Madiun