Jawa Pos Radar Madiun - Keluhan soal keterlambatan pencairan Tunjangan Profesi Guru kembali mencuat di awal 2026.
Sejumlah guru di berbagai daerah mengaku belum menerima haknya, meskipun proses administrasi sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu.
Masalah ini muncul bersamaan dengan rencana pemerintah menerapkan sistem pencairan TPG secara bulanan.
Skema baru tersebut memang dirancang agar tunjangan diterima lebih rutin, namun di sisi lain membuat sistem semakin sensitif terhadap kesalahan data sekecil apa pun.
Sinkronisasi Data Jadi Titik Krusial
Salah satu penyebab paling sering ditemui adalah belum selarasnya data antara Dapodik dan Info GTK. Perubahan atau perbaikan data yang dilakukan operator sekolah tidak langsung terbaca oleh sistem pusat.
Dalam banyak kasus, proses sinkronisasi membutuhkan waktu beberapa hari hingga dua pekan.
Jika pada masa tersebut ditemukan data penting yang belum sesuai, seperti NUPTK, tanggal lahir, status kepegawaian, atau riwayat perubahan dari honorer ke PPPK, maka status validasi otomatis tertahan.
Dampaknya, SKTP tidak bisa diterbitkan tepat waktu.
Perubahan data di tengah masa validasi, misalnya penyesuaian rombongan belajar atau beban mengajar, juga berpotensi memicu gangguan pembacaan data oleh sistem.
Kendala Validasi Info GTK Masih Dominan
Masalah berikutnya muncul saat proses validasi di Info GTK. Tidak sedikit guru yang tersendat karena beban mengajar belum memenuhi ketentuan minimal 24 jam tatap muka per minggu.
Kondisi ini biasanya ditandai dengan status tidak memenuhi syarat pada sistem.
Selain itu, ketidaksesuaian antara mata pelajaran yang diajarkan dengan sertifikat pendidik juga menjadi faktor penghambat.
Jika linieritas tidak terpenuhi, sistem secara otomatis menolak proses pencairan.
Bagi guru yang baru memperoleh sertifikasi, keterlambatan integrasi Nomor Registrasi Guru ke dalam sistem pusat juga sering menjadi penghalang. Selama NRG belum terbaca, tunjangan profesi belum bisa diproses.
Server Padat Ikut Memperlambat Proses Pencairan TPG 2026
Faktor teknis juga tak bisa diabaikan. Pada periode validasi massal, khususnya di awal tahun, akses ke Info GTK sering terganggu akibat lonjakan pengguna.
Kondisi ini menyebabkan data belum terbarui atau status validasi tidak langsung muncul, meskipun perbaikan telah dilakukan.
Pemerintah mengingatkan agar guru aktif memantau status data masing-masing melalui Info GTK.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, koordinasi dengan operator sekolah perlu segera dilakukan sebelum batas waktu sinkronisasi berakhir.
Langkah ini dinilai penting, terutama menjelang penerapan penuh pencairan TPG secara bulanan. Dengan data yang valid dan stabil, risiko keterlambatan pencairan diharapkan bisa ditekan.
Skema Bulanan Butuh Kedisiplinan Data
Pencairan TPG 2026 yang dirancang lebih rutin sejatinya bertujuan meningkatkan kepastian penghasilan guru.
Namun, sistem ini menuntut kedisiplinan administrasi yang lebih tinggi dibanding skema sebelumnya.
Selama persoalan sinkronisasi dan validasi belum sepenuhnya tertangani, keterlambatan TPG masih berpotensi terjadi di berbagai daerah. (naz)
Editor : Mizan Ahsani