Jawa Pos Radar Madiun – Kasus suap yang menjerat oknum pegawai pajak di Jakarta Utara memicu reaksi keras dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Menkeu Purbaya menegaskan tidak akan segan melakukan "bersih-bersih" besar-besaran di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Langkah rotasi dan mutasi pegawai dalam skala masif kini sedang disiapkan dan tinggal menunggu waktu eksekusi.
Pernyataan tegas ini disampaikan Purbaya usai melantik empat pejabat baru DJP Kanwil Jakarta Utara, Kamis (22/1).
Mereka menggantikan posisi yang ditinggalkan pejabat lama pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya duga bukan yang terakhir mutasi ini. Kami akan lakukan dalam satu-dua bulan ini yang lebih ramai lagi, lebih besar lagi," ancam Purbaya di hadapan jajarannya.
Baca Juga: Hasil Penggeledahan Rumah Maidi di Madiun, KPK Temukan Ini di Tempat Tinggal Wali Kota Nonaktif
Kinerja Jeblok dan Krisis Kepercayaan
Langkah "babat alas" ini bukan semata reaksi emosional akibat kasus korupsi, melainkan juga evaluasi terhadap kinerja pegawai yang dinilai belum optimal.
Menkeu menyoroti capaian penerimaan pajak tahun 2025 yang mengecewakan.
Hingga akhir Desember 2025, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp 1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target APBN.
Artinya, negara mengalami shortfall (kekurangan penerimaan) sekitar Rp 271,7 triliun.
"Tolong pastikan Anda bekerja dengan baik, bukan karena citra saya atau Anda, tapi citra pajak dan keuangan," tegasnya mengingatkan pentingnya kepercayaan publik.
Baca Juga: Hasil Proliga 2026 Bandung BJB vs Pertamina Enduro: Megawati Hangestri Cs Menangi Set Pertama
Daftar Pejabat Baru Dilantik Menkeu Purbaya
Sebagai langkah awal perombakan, Menkeu melantik empat nama untuk mengisi pos strategis di wilayah yang baru saja terguncang kasus suap:
Untung Supardi: Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara.
Gorga Parlaungan: Kepala KPP Madya Jakarta Utara.
Hadi Suprayitno: Kepala Seksi Pengawasan III KPP Madya.
Andika Arisandi: Fungsional Penilai Pajak Ahli Muda.
Analisis Redaksi: Shock Therapy Demi Pulihkan Citra?
Rencana mutasi massal yang didengungkan Menkeu Purbaya tampaknya menjadi strategi shock therapy untuk mendisiplinkan internal DJP yang sedang sorotan.
Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya memindahkan orang, melainkan memperbaiki sistem pengawasan.
Shortfall pajak tahun 2025 yang mencapai Rp 271 triliun adalah alarm bahaya.
Jika kepercayaan publik tidak segera pulih pasca-OTT ini, target pajak 2026 bisa semakin sulit dikejar karena kepatuhan wajib pajak berpotensi menurun.
Masyarakat bisa menjadi ragu membayar pajak karena uang yang mereka bayarkan ternyata malah jadi bancakan para PNS.
Di titik ini, jurang ketimpangan ekonomi dan sosial antara pembayar pajak dan pegawai pajak bisa menjadi semakin lebar. (naz)
Editor : Mizan Ahsani