Jawa Pos Radar Madiun - Sejak dilantik pada 21 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin Kabinet Merah Putih dengan struktur yang tergolong besar.
Namun, komposisi "kabinet gemuk" ini memicu gelombang kritik, terutama dari kalangan mahasiswa yang menyoroti aspek meritokrasi di dalamnya.
"Bukan Ahlinya, Tapi Dikasih Jabatan"
Ketua BEM KM UGM, Tiyo Ardianto, menjadi salah satu suara paling vokal dalam mempertanyakan kompetensi sejumlah pejabat.
Fokus utamanya adalah apakah penunjukan tersebut didasari oleh keahlian linear atau sekadar orientasi kekuasaan.
Baca Juga: Kastengel Sultan ala Devina Hermawan, Gurihnya Bikin Ketagihan
Antara Meritokrasi dan Kompromi Politik
Meski beberapa nama seperti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, dinilai sangat tepat karena latar belakangnya sebagai profesor nanoteknologi, Tiyo menilai pola pengisian jabatan secara umum masih menunjukkan kecenderungan politisasi.
Baca Juga: Rocky Gerung Buka Suara Soal Kritik Ketua BEM UGM, Singgung Kritik yang Lahir dari Ruang Akademis
Dampak Terhadap Tata Kelola Negara
Tiyo menegaskan bahwa kritiknya bukanlah serangan personal terhadap Presiden Prabowo, melainkan kritik struktural.
Ia khawatir jika jabatan strategis diisi oleh figur tanpa latar belakang kuat, risiko kebijakan yang tidak efektif akan meningkat, terutama pada program besar yang menyangkut jutaan nyawa anak sekolah seperti MBG.
Baca Juga: Cara Daftar Mudik Gratis PT Dahana 2026: Cek Rute, Syarat, dan Jadwalnya
Kesimpulan: Cermin Prioritas Pemerintahan
Pada akhirnya, perdebatan ini mempertaruhkan standar pemilihan pejabat publik di Indonesia.
Apakah keahlian akan menjadi prioritas, ataukah loyalitas politik tetap menjadi panglima? Suara mahasiswa seperti Tiyo Ardianto menjadi pengingat bahwa di ruang demokrasi, transparansi dan data harus menjadi jawaban atas setiap kebijakan yang diambil. (naz)
Editor : Mizan Ahsani