Jawa Pos Radar Madiun - Rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi dibatalkan. Keputusan itu diumumkan langsung oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, setelah gelombang kritik publik menguat dalam beberapa hari terakhir.
Pengumuman pembatalan disampaikan melalui akun Instagram pribadinya, @h.rudymasud, pada Senin (2/3). Langkah ini disebut sebagai bentuk respons atas aspirasi masyarakat yang menuntut efisiensi anggaran di tengah berbagai kebutuhan prioritas daerah.
Rudy menegaskan, keputusan tersebut tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan maupun kualitas pelayanan publik di Kalimantan Timur. Ia menekankan bahwa suara rakyat menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan.
“Kami ingin menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim memutuskan untuk membatalkan mobil dinas gubernur yang sebelumnya direncanakan," kata Rudy dikutip dari akun Instagram @h.rudymasud pada Senin (2/3).
Menurutnya, anggaran yang semula dialokasikan untuk kendaraan dinas itu akan difokuskan pada program-program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Minta Maaf dan Apresiasi Kritik Publik
Tak hanya membatalkan pengadaan, Rudy juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas polemik yang sempat muncul. Ia mengakui kritik yang datang dari masyarakat sebagai bagian penting dari proses pengawasan publik.
"Di bulan yang penuh maghfirah, teriring permohonan maaf kami kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kaltim. Kami mengucapkan terimakasih atas masukan masyarakat, kritik yang membangun, Insya Allah akan menjadi energi bagi kami dalam mewujudkan Kalitm sukses, menuju generasi emas, mohon doa restu," sambung Rudy.
Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan bahwa pemerintah daerah berupaya lebih sensitif terhadap persepsi dan kebutuhan masyarakat.
Disorot Kemendagri dan KPK
Sebelum keputusan pembatalan diumumkan, rencana belanja mobil mewah tersebut lebih dulu menjadi sorotan nasional.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyarankan agar pengadaan ditinjau ulang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi anggaran.
Senada, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengingatkan pemerintah daerah agar menggunakan anggaran secara bijak dan memprioritaskan kebutuhan yang lebih mendesak.
Sorotan dari dua lembaga tersebut semakin memperkuat tekanan publik agar rencana pembelian kendaraan dinas itu dibatalkan.
Masih Gunakan Mobil Pribadi
Hingga kini, Rudy Mas’ud mengaku tetap menggunakan mobil pribadi untuk menunjang aktivitas kedinasan. Termasuk saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah pelosok seperti Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).
Langkah pembatalan ini menjadi sinyal bahwa respons cepat terhadap kritik publik bisa menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. (fin)
Editor : AA Arsyadani