Jawa Pos Radar Madiun - Pemerintah Indonesia semakin serius mempercepat transisi energi nasional, salah satunya dengan mendorong konversi kendaraan berbahan bakar bensin menjadi kendaraan listrik.
Fokus utama program ini adalah sepeda motor, mengingat jumlahnya di Indonesia mencapai sekitar 120 juta unit.
Langkah percepatan tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Menurut Bahlil, pemerintah menyiapkan program konversi kendaraan secara bertahap sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak sekaligus mempercepat penggunaan energi yang lebih bersih.
“Kendaraan bermotor kita yang 120 juta motor yang memakai bensin, kita akan mencoba bertahap untuk melakukan konversi ke motor listrik,” ujar Bahlil dalam keterangannya kepada awak media.
Program Konversi Motor Listrik Dipacu Lebih Cepat
Program konversi motor sebenarnya sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir.
Setiap tahun, sekitar 200 ribu sepeda motor telah diubah dari mesin berbahan bakar bensin menjadi motor listrik.
Namun, pemerintah menilai angka tersebut masih bisa ditingkatkan. Apalagi perkembangan teknologi kini membuat biaya konversi semakin murah dan terjangkau bagi masyarakat.
“Sekarang kan sudah mulai ada teknologi yang lebih murah, jadi mungkin sekitar 5-6 juta (rupiah), jadi semakin ke sini semakin murah,” jelasnya.
Pemerintah pun tengah merumuskan berbagai skema dukungan agar masyarakat lebih mudah melakukan konversi kendaraan, termasuk kemungkinan bantuan atau insentif tertentu.
“Pemerintah bisa hadir bersama-sama dalam mengurangi beban mereka dalam konversi,” kata Bahlil.
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Transisi Energi
Untuk mempercepat implementasi kebijakan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi. Satgas ini bertugas mendorong berbagai program energi bersih, termasuk konversi kendaraan listrik.
Bahlil Lahadalia ditunjuk langsung oleh Presiden sebagai Ketua Satgas yang akan memimpin implementasi kebijakan tersebut.
"Bapak Presiden membentuk tim Satgas untuk bisa melakukan percepatan ini. Tadi kami diberikan tugas oleh Bapak Presiden (Presiden Prabowo Subianto) kepada saya sebagai Ketua Satgas untuk menjalankan dan menerjemahkan kebijakan ini secara cepat," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Selain konversi kendaraan listrik, pemerintah juga menyiapkan berbagai program percepatan energi terbarukan, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
"Kami baru selesai melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden, yang pembahasannya pada implementasi energi bersih dan terbarukan. Di dalamnya, termasuk kaitannya dengan (program) 100 gigawatt (GW) untuk PLTS, kemudian energi baru terbarukan," ujar Bahlil.
Konversi Motor Listrik Ditargetkan 3–4 Tahun
Pemerintah menargetkan program konversi sepeda motor berbahan bakar fosil ke motor listrik dapat dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun ke depan.
Target ini dinilai penting untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak, mengurangi beban subsidi energi, serta mempercepat penggunaan energi ramah lingkungan di sektor transportasi.
"Bapak Presiden sangat berkeinginan untuk implementasinya dilakukan segera dan insya Allah kita akan melakukan dalam kurun waktu yang tidak lama. Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa maksimal 3 sampai 4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi," sebut Bahlil.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pemanfaatan PLTS di sekolah, desa, dan pulau-pulau terpencil untuk memperluas akses energi sekaligus meningkatkan efisiensi subsidi listrik.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menghadapi tantangan energi global, termasuk ketidakpastian pasokan minyak dunia akibat konflik geopolitik yang mempengaruhi jalur distribusi energi internasional. (fin)
Editor : AA Arsyadani