Jawa Pos Radar Madiun - Ketua DPR RI Puan Maharani geram.
Ia meminta pemerintah dan DPR melakukan evaluasi menyeluruh terkait maraknya kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Jadi memang harus evaluasi ke semua lini terkait dengan hal tersebut,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta.
Menurut dia, pemerintah perlu memberikan pendidikan akuntabilitas kepada para kepala daerah agar kesadaran menjaga integritas jabatan semakin kuat.
“Bukan hanya untuk pengawasan akuntabilitas tapi bagaimana kesadaran untuk sama-sama saling menjaga,” ujarnya.
Puan juga menyinggung kemungkinan adanya kaitan antara maraknya kasus korupsi kepala daerah dengan mahalnya biaya politik dalam kontestasi pemilu.
Kepala Daerah Dinilai Rawan Korupsi
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harapan mengatakan kepala daerah memiliki kerawanan tinggi terjerat korupsi.
“Kepala daerah itu tinggal menunggu waktu saja kapan ditangkapnya, apalagi jika integritasnya di titik nol,” kata Yudi.
Menurut dia, salah satu faktor penyebabnya adalah kebutuhan dana yang tinggi untuk menutup biaya politik saat pilkada.
“Kebutuhan uang mereka tinggi karena ingin balik modal kampanye, hutang saat proses pilkada hingga memenuhi kebutuhan yang tidak bisa ditutup dengan gaji mereka,” ujarnya.
Selain itu, kepala daerah memiliki kewenangan besar dalam pengelolaan APBD, DAK, DAU, hingga mutasi jabatan dan proses lelang jabatan.
OTT kedelapan di tahun 2026 diumumkan pada Selasa (10/3) ketika KPK menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari terkait dugaan korupsi di daerah tersebut.
Yudi menilai OTT tersebut harus menjadi pelajaran bagi para kepala daerah lainnya.
“Pencegahan korupsi tidak akan efektif ketika kepala daerah dari awal menjabat memang berniat korup,” katanya. (naz)
Editor : Mizan Ahsani