Jawa Pos Radar Madiun - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali dihantam gelombang kritik tajam.
Kali ini, sorotan datang dari Media Wahyudi Askar, peneliti dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), yang secara terbuka mempertanyakan efektivitas anggaran jumbo sebesar Rp335 triliun yang digelontorkan pemerintah.
Kritik ini mencuat seiring langkah Koalisi MBG Watch yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada 10 Maret 2026 lalu.
Publik pun terhenyak dengan satu pertanyaan mendasar: Dengan angka fantastis itu, siapa yang sebenarnya paling kenyang?
Analisis Media Wahyudi Askar menyajikan perbandingan yang cukup menyesakkan. Secara teoritis, jika anggaran Rp335 triliun tersebut dibagikan langsung kepada masyarakat miskin:
-
Satu keluarga bisa menerima sekitar Rp5,2 juta per bulan.
-
Angka ini tentu menjadi bantalan ekonomi yang sangat signifikan bagi keluarga rentan.
Namun, realita di lapangan justru berbanding terbalik. Melalui program MBG, masyarakat disebut hanya merasakan manfaat senilai sekitar Rp200 ribu.
Muncul dugaan kuat bahwa sisa anggaran tersebut terserap dalam rantai panjang pengadaan; mulai dari vendor besar, distribusi, logistik, hingga manajemen program.
Baca Juga: Harga Xiaomi 17 di Indonesia 2026, Kamera Leica dan Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mulai Rp14,9 Juta
Dari Bansos Bergeser ke Corporate Welfare?
Di sinilah titik paling sensitif dari kritik CELIOS. Media Wahyudi Askar menyebut MBG berpotensi menyimpang dari tujuan bantuan sosial menjadi “corporate welfare”.
"Corporate welfare" adalah skema kebijakan yang justru lebih banyak menguntungkan pelaku usaha atau vendor di dalam rantai program ketimbang penerima manfaat utamanya.
Ketika rakyat hanya menjadi "alasan" untuk mencairkan anggaran raksasa, sementara keuntungan terbesar dinikmati oleh sistem vendor di sekelilingnya, maka esensi keadilan sosial dari program ini patut dipertanyakan.
Rantai Distribusi: Celah Kebocoran yang Lebar
CELIOS menyoroti bahwa semakin panjang rantai distribusi sebuah program, maka:
-
Potensi Kebocoran Anggaran semakin besar.
-
Pengawasan menjadi semakin sulit dan kompleks.
-
Nilai Manfaat yang sampai ke tangan rakyat semakin menyusut.
Tanpa transparansi dan pengawasan ketat, MBG berisiko hanya menjadi simbol populisme yang besar di angka APBN, namun kecil dalam dampak nyata bagi gizi anak-anak bangsa.
Baca Juga: Fitur AirDrop Hadir di Samsung S26, Bisa Kirim File ke iPhone Tanpa Aplikasi
Judicial Review: Alarm Keras untuk Konstitusi
Langkah hukum yang diambil Koalisi MBG Watch ke Mahkamah Konstitusi menandakan bahwa polemik ini bukan lagi sekadar wacana akademik di atas kertas.
Ini adalah tuntutan legitimasi atas pengelolaan uang rakyat.
Publik mulai menuntut jawaban. Apakah anggaran ini benar-benar untuk menekan stunting, atau sekadar memutar uang di lingkaran elit pengusaha?
Pada akhirnya, niat baik untuk memberikan makan bergizi bagi anak-anak adalah langkah mulia. Namun dalam kebijakan publik, niat baik saja tidak cukup tanpa efisiensi dan ketepatan sasaran.
Pertanyaan kritis dari CELIOS tetap menggantung.
Dalam program Makan Bergizi Gratis ini, siapa yang sebenarnya paling kenyang? Apakah rakyat kecil yang membutuhkan, ataukah ekosistem vendor yang menikmati aliran dana triliunan tersebut? (naz)
Editor : Mizan Ahsani