JAKARTA - Viralnya video sepeda motor berlogo Badan Gizi Nasional di media sosial memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana memastikan bahwa kendaraan tersebut memang bagian dari pengadaan pemerintah, namun belum dibagikan kepada pihak terkait.
Baca Juga: Skenario PSS Sleman Promosi, Tinggal 3 Kemenangan Lagi ke Super League
Dadan menjelaskan, pengadaan motor listrik itu telah dianggarkan sejak 2025 untuk mendukung operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Meski unit kendaraan sudah tersedia, proses distribusi belum dilakukan karena masih menunggu tahapan administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Baca Juga: Tak Perlu ke Kantor Desa, Ini Cara Cek Bansos Online PKH dan BPNT! Pahami Fitur Usul dan Sanggah
Menurutnya, setiap aset yang dibeli menggunakan anggaran negara wajib melalui pencatatan resmi sebelum digunakan.
Karena itu, motor yang terlihat dalam video tersebut masih dalam tahap administrasi dan belum disalurkan ke lapangan.
Ia juga meluruskan informasi yang beredar luas terkait jumlah pengadaan. Dadan menegaskan bahwa kabar menyebut 70 ribu unit motor adalah tidak benar.
Baca Juga: HP Vivo T5 Pro Bikin Geger, Baterai 9.020 mAh Dibungkus Desain Super Tipis
Hingga saat ini, realisasi pengadaan tercatat sebanyak 21.801 unit dari total 25 ribu unit yang direncanakan.
Klarifikasi ini sekaligus menepis asumsi yang berkembang di masyarakat setelah munculnya video motor listrik berlogo BGN yang masih terbungkus plastik.
Keaslian video tersebut pun belum dapat dipastikan, sehingga publik diminta tidak langsung mempercayai atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Dadan menekankan bahwa pengadaan kendaraan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung kelancaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program tersebut membutuhkan dukungan operasional yang memadai, terutama bagi petugas di tingkat lapangan.
Baca Juga: Isu Bayi Otomatis Aktif JKN Dibantah BPJS Kesehatan, Ini Aturan Resminya
Proses pengadaan motor sendiri dilakukan secara bertahap sejak Desember 2025.
Setelah seluruh prosedur administrasi selesai, kendaraan baru akan didistribusikan sesuai kebutuhan di berbagai wilayah.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima informasi, terutama yang berasal dari media sosial.
Menurutnya, klarifikasi resmi perlu menjadi rujukan utama agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait kebijakan pemerintah.
Editor : Ockta Prana Lagawira