Jawa Pos Radar Madiun - Rencana awal skema murni bisnis tanpa jaminan negara pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) akhirnya kandas.
Beban utang yang mencekik membuat pengelolaan PT KCIC terpaksa dialihkan ke bawah kendali Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca Juga: Sepeda Ratusan Juta Ahmad Luthfi Luput LHKPN hingga Kondisi Terkini Aktivis Andrie Yunus
Langkah pengambilalihan ini menjadi operasi "cuci piring" terbesar bagi keuangan negara.
Biaya proyek yang membengkak hingga Rp 119,79 triliun membuat perusahaan BUMN seperti PT KAI dan PT Wika babak belur.
Wika bahkan harus menanggung kerugian hingga Rp 1,8 triliun per tahun akibat proyek ini.
Peralihan ini juga memunculkan tanda tanya besar atas peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Sebagai lembaga superholding kekayaan negara, Danantara dinilai hanya mau mengelola aset yang menguntungkan dan melempar aset merugi kembali ke negara.
Baca Juga: Ancaman Kekeringan Ekstrem, BPBD Ponorogo Siapkan Sumur Bor dan Dropping Air
Padahal sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sempat menolak keras jika APBN digunakan untuk menalangi utang Whoosh.
Kini, APBN resmi menanggung beban berat.
Negara harus membayar bunga utang ke China sebesar Rp 1,2 triliun per tahun, belum termasuk pelunasan utang pokok dan risiko ancaman naik-turunnya kurs mata uang asing.
Baca Juga: YouTube Sepi Penonton? Ini Strategi Riset Konten Ala Kreator Profesional
Guna mencegah kas negara makin jebol, pemerintah didesak segera mengambil solusi sehat.
Mulai dari pemisahan aset, konversi sebagian utang menjadi tambahan saham untuk pihak China, hingga menggenjot pendapatan dari area komersial stasiun, bukan sekadar mengandalkan penjualan tiket. (*)
*Sayiddil Akbar, Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura