Jawa Pos Radar Madiun - Rencana Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) untuk mengatur batasan kadar nikotin dan tar dengan ambang batas rendah menuai kritik tajam.
Kebijakan yang mengacu pada standar luar negeri ini dinilai sulit dipenuhi oleh industri rokok kretek nasional yang menguasai 97 persen produksi dalam negeri.
Hal itu disampaikan Ketua Gapero Surabaya Sulami Bahar.
Ia menjelaskan bahwa tembakau dan cengkeh lokal Indonesia secara alamiah memiliki kandungan nikotin dan tar yang lebih tinggi dibandingkan tembakau impor.
"Kebijakan pembatasan ini berpotensi mengancam sektor padat karya seperti Sigaret Kretek Tangan (SKT)," ujarnya.
Dampak kebijakan ini diprediksi akan sangat terasa di wilayah Jawa Timur.
Saat ini, jumlah buruh IHT legal di Jawa Timur mencapai lebih dari 186 ribu tenaga kerja, atau sekitar 60 persen dari total tenaga kerja industri tembakau nasional.
Selain ancaman PHK, aturan yang terlalu restriktif dianggap akan memicu lonjakan peredaran rokok ilegal.
Konsumen diprediksi akan mencari alternatif rokok yang lebih murah jika industri legal tidak mampu berproduksi.
Gapero menekankan bahwa kebijakan pertembakauan di Indonesia harus proporsional dan berbasis konteks lokal, bukan meniru kebijakan Uni Eropa yang memiliki kondisi berbeda dengan Indonesia. (naz)
Editor : Mizan Ahsani