Jawa Pos Radar Madiun - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintah rupanya tidak lepas dari pengawasan super ketat di lapangan. Badan Gizi Nasional (BGN) baru saja mengambil langkah tegas yang mengejutkan banyak pihak terkait operasional program tersebut.
Ribuan dapur penyedia makanan di berbagai daerah terpantau mendapat sanksi penangguhan operasional secara paksa.
Langkah drastis ini sengaja diambil guna menjamin kualitas makanan serta keselamatan para siswa sebagai penerima manfaat utama.
Pangkal masalahnya bermuara pada kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menjadi syarat mutlak bagi para penyedia layanan.
BGN mencatat ada ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kedapatan mengabaikan standar kebersihan krusial tersebut.
Baca Juga: Xiaomi Rilis Tiga Smartwatch Baru di Indonesia, Harga Promo Mulai Rp 400 Ribuan
Alasan Ribuan SPPG Kena Suspend
Sanksi penangguhan atau suspend operasional ini dijatuhkan kepada total 1.276 SPPG yang tersebar di berbagai penjuru Nusantara.
Berdasarkan temuan di lapangan, rincian masalah dari ribuan fasilitas penyedia makanan bergizi tersebut meliputi:
-
Sebanyak 821 SPPG masih mandek dalam proses pendaftaran sertifikat SLHS.
-
Sebanyak 447 SPPG sudah mencoba mendaftar namun dinyatakan gagal memenuhi kualifikasi kelayakan.
-
Sebanyak 8 SPPG lainnya sama sekali belum terkonfirmasi status pendaftaran sertifikasinya.
Sikap keras BGN ini disampaikan secara langsung oleh Deputi Pemantauan dan Pengawasan, Ketut Sumedana, di Jakarta pada hari Rabu.
Menurutnya, tidak akan ada kata kompromi sedikit pun jika persoalannya menyangkut kesehatan dan keselamatan para siswa penerima makanan.
"Kesehatan dan keselamatan penerima manfaat adalah prioritas utama. Kami tidak akan berkompromi terhadap standar kebersihan dan sanitasi. SLHS bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan bagian penting untuk memastikan proses penyediaan makanan memenuhi standar higienitas dan sanitasi," ujar Ketut.
Baca Juga: Cuaca Panas Ekstrem, Benarkah Es Teh Manis dan Kopi Justru Bikin Tubuh Semakin Haus?
Wilayah Jawa Mendominasi, Ratusan Terancam Tutup Permanen
Berdasarkan pemetaan wilayah kerja, sebaran dapur yang mendapat sanksi penangguhan operasional ini cukup memberikan fakta mengejutkan.
Pulau Jawa tercatat menjadi wilayah penyumbang pelanggaran terbanyak dengan jumlah dapur yang ditangguhkan mencapai 927 SPPG.
Sisanya tersebar di Wilayah I (Sumatera) sebanyak 239 SPPG, dan 110 SPPG lainnya berada di Wilayah III (luar Sumatera dan Jawa).
Lebih parahnya lagi, dari total keseluruhan pelanggar tersebut, BGN telah mengantongi 654 SPPG yang masuk dalam kategori kritis.
Pimpinan BGN telah didesak untuk segera mengambil langkah penutupan permanen jika dalam tujuh hari ke depan mereka tidak segera berbenah.
Status kritis ini disematkan secara khusus kepada 447 SPPG yang tidak lolos syarat kelayakan, 199 SPPG yang ogah mendaftar, dan 8 SPPG tanpa kejelasan.
Untuk mencegah kecurangan di tingkat daerah, Ketut menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya duduk diam di balik meja menerima laporan dokumen.
BGN menerjunkan tim khusus untuk melakukan inspeksi mendadak ke berbagai dapur demi mengawal Standar Operasional Prosedur (SOP).
"Kami juga akan mengecek langsung (on the spot) mengenai kelayakan dan standar SPPG di seluruh Indonesia. Inspeksi ini bertujuan murni untuk memastikan kelayakan, kebersihan, serta penerapan SOP dilaksanakan dengan benar tanpa toleransi kesalahan," ucap Ketut.
Baca Juga: Toyota Land Cruiser FJ Rilis Akhir 2026 di Indonesia, Ini Bocoran Harga dan Spesifikasinya
Pengalihan Penyaluran agar Siswa Tetap Makan
Penjatuhan sanksi suspend besar-besaran ini tentu memunculkan kekhawatiran tersendiri terkait nasib jatah makan bergizi para siswa di sekolah.
Meski ribuan dapur ditutup paksa, BGN memastikan bahwa rantai distribusi makanan kepada penerima manfaat tidak akan tersendat sama sekali.
Mereka telah merancang skema mitigasi darurat dengan mengalihkan beban produksi ke fasilitas terdekat yang sudah tersertifikasi laik higienis.
Langkah pengalihan sementara ini dilakukan sembari menunggu dapur-dapur yang bermasalah tersebut memperbaiki standar sanitasi mereka.
"Penghentian sementara ini merupakan bagian dari proses mitigasi risiko dan pembinaan. Kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta dinas kesehatan setempat untuk memfasilitasi pemenuhan standar bagi SPPG yang masih memiliki itikad untuk beroperasi sesuai ketentuan," tutur Ketut. (naz)
Editor : Mizan Ahsani