NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun - Permasalahan ceceran lumpur dari aktivitas kendaraan proyek pembangunan pabrik mainan di Ngawi terus berlanjut.
Namun yang terbaru mulai merambah ke soal dugaan pelanggaraan kode etik oleh salah satu anggota DPRD Ngawi.
Persoalan itu mencuat setelah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Parade Keadilan Ngawi melaporkan satu orang wakil rakyat dari fraksi Golkar ke Badan Kehormatan (BK) DPRD hari Selasa 7 Januari 2025.
Namun yang terbaru mulai merambah ke soal dugaan pelanggaraan kode etik oleh salah satu anggota DPRD Ngawi.
Persoalan itu mencuat setelah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Parade Keadilan Ngawi melaporkan satu orang wakil rakyat dari fraksi Golkar ke Badan Kehormatan (BK) DPRD hari Selasa 7 Januari 2025.
Baca Juga: Terkait Masalah Lumpur Material Proyek Pabrik Mainan, Satu Anggota DPRD Ngawi Dilaporkan ke Badan Kehormatan
Hal itu ditegaskan ketua LBH Parade Keadilan Ngawi Sumadi. Ia menuding jika anggota legislatif yang dilaporkan itu memposisikan diri memihak manajemen pabrik mainan.
''Dugaannya konflik kepentingan, diduga backing dari korporasi," ucapnya lantang.
Sumadi menyebut jika terlapor mengenakan pin DPRD saat warga bersama tim gabungan melakukan sidak ke lokasi proyek pembangunan pabrik mainan di Kecamatan Geneng hari Selasa lalu.
Hal itu ditegaskan ketua LBH Parade Keadilan Ngawi Sumadi. Ia menuding jika anggota legislatif yang dilaporkan itu memposisikan diri memihak manajemen pabrik mainan.
''Dugaannya konflik kepentingan, diduga backing dari korporasi," ucapnya lantang.
Sumadi menyebut jika terlapor mengenakan pin DPRD saat warga bersama tim gabungan melakukan sidak ke lokasi proyek pembangunan pabrik mainan di Kecamatan Geneng hari Selasa lalu.
Baca Juga: Buntut Jalan Licin di Sekitar Pembangunan Pabrik Mainan, Komisi IV DPRD Ngawi Rekomendasikan Stop Sementara Aktivitas Kendaraan Proyek
Dirinya ngotot jika sikap dan perilaku yang ditunjukkan salah satu anggota DPRD Ngawi itu tidak sesuai atau diduga melanggar kode etik.
Sementara itu, anggota legislatif yang namanya disebut-sebut dalam laporan itu mulai buka suara.
Winarto berjanji akan kooperatif dalam proses penanganan laporan oleh BK DPRD setempat.
Dirinya menegaskan akan mengikuti aturan lembaga atas dugaan pelanggaran kode etik seperti dimaksud dalam laporan yang dilayangkan LBH Parade Keadilan Ngawi itu.
Dirinya ngotot jika sikap dan perilaku yang ditunjukkan salah satu anggota DPRD Ngawi itu tidak sesuai atau diduga melanggar kode etik.
Sementara itu, anggota legislatif yang namanya disebut-sebut dalam laporan itu mulai buka suara.
Winarto berjanji akan kooperatif dalam proses penanganan laporan oleh BK DPRD setempat.
Dirinya menegaskan akan mengikuti aturan lembaga atas dugaan pelanggaran kode etik seperti dimaksud dalam laporan yang dilayangkan LBH Parade Keadilan Ngawi itu.
Baca Juga: Imbas Kecelakaan Beruntun Akibat Jalan Licin karena Lumpur Material Proyek, BBPJN Jatim - Bali Akui Terima Banyak Keluhan
"Saya akan ikuti aturan, yang jelas akan saya terangkan kronologi kebenarannya," ujarnya hari Rabu 8 Januari 2025.
Ia menerangkan soal keberadaannya di lokasi proyek pembangunan pabrik mainan saat warga dan personel gabungan melakukan sidak itu.
Winarto mengaku kedatangannya ke lokasi proyek PT GFT Indonesia Invesment di Desa/Kecamatan Geneng itu sebagai tokoh masyarakat.
Pun, itu lantaran kecamatan tersebut adalah daerah pemilihan (dapil) tempatnya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam pemilu 2024 lalu.
"Saya akan ikuti aturan, yang jelas akan saya terangkan kronologi kebenarannya," ujarnya hari Rabu 8 Januari 2025.
Ia menerangkan soal keberadaannya di lokasi proyek pembangunan pabrik mainan saat warga dan personel gabungan melakukan sidak itu.
Winarto mengaku kedatangannya ke lokasi proyek PT GFT Indonesia Invesment di Desa/Kecamatan Geneng itu sebagai tokoh masyarakat.
Pun, itu lantaran kecamatan tersebut adalah daerah pemilihan (dapil) tempatnya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam pemilu 2024 lalu.
Ia menolak keras tudingan menjadi backing korporasi seperti yang ditudingkan sejumlah pihak.
Lebih lanjut Winarto menerangkan, saat petugas gabungan datang ke lokasi pembangunan pabrik, dirinya kebetulan lewat di sekitar lokasi saat hendak berangkat ke kantor.
Karena mengetahui banyak orang di depan pintu masuk pabrik, dia berhenti dan bertanya ke satpam terkait keramaian itu.
Lebih lanjut Winarto menerangkan, saat petugas gabungan datang ke lokasi pembangunan pabrik, dirinya kebetulan lewat di sekitar lokasi saat hendak berangkat ke kantor.
Karena mengetahui banyak orang di depan pintu masuk pabrik, dia berhenti dan bertanya ke satpam terkait keramaian itu.
Baca Juga: Pelajar di Ngawi Belum Bisa Rasakan Program Makan Bergizi Gratis, Dikbud : Kami Masih Menunggu Petunjuk Teknis
"Saya tanya satpam, katanya akan ada pejabat yang datang juga akan ada demo katanya," terangnya.
Sebagai tokoh masyarakat, dia mengklaim memiliki kepedulian terkait dengan kondisi tersebut.
Kebetulan lokasi proyek pembangunan pabrik mainan itu berada di desanya. Maka, dia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi.
"Beda soal, jika datang di daerah bukan dapil atau desa sendiri," ujarnya.
"Saya tanya satpam, katanya akan ada pejabat yang datang juga akan ada demo katanya," terangnya.
Sebagai tokoh masyarakat, dia mengklaim memiliki kepedulian terkait dengan kondisi tersebut.
Kebetulan lokasi proyek pembangunan pabrik mainan itu berada di desanya. Maka, dia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi.
"Beda soal, jika datang di daerah bukan dapil atau desa sendiri," ujarnya.
Baca Juga: Kecelakaan Beruntun di Ngawi, Lima Kendaraan Terlibat Saling Tumbur, Diduga Jalan Licin Akibat Material Proyek
Terkait masalah di lapangan yang beredar belakangan ini, dia tidak sepakat dengan ancaman penutupan pembangunan pabrik hanya karena banyak lumpur di jalan akibat aktivitas kendaraan proyek.
Menurutnya, kehadiran pabrik sebesar itu akan sangat bermanfaat. Pabrik itu akan menyerap sekitar lima ribu pekerja.
"Paling tidak, 60 persen nanti dari Kecamatan Geneng," pungkasnya. (sae/den)
Terkait masalah di lapangan yang beredar belakangan ini, dia tidak sepakat dengan ancaman penutupan pembangunan pabrik hanya karena banyak lumpur di jalan akibat aktivitas kendaraan proyek.
Menurutnya, kehadiran pabrik sebesar itu akan sangat bermanfaat. Pabrik itu akan menyerap sekitar lima ribu pekerja.
"Paling tidak, 60 persen nanti dari Kecamatan Geneng," pungkasnya. (sae/den)