Jawa Pos Radar Ngawi – Persoalan pupuk di Ngawi tak hanya soal pupuk palsu.
Penyaluran pupuk subsidi yang tidak sesuai peruntukan juga masih marak terjadi.
Kabid Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Ngawi, M. Hasan Zunairi mengatakan peredaran pupuk palsu sebenarnya mulai berkurang.
Namun, penyalahgunaan distribusi pupuk subsidi masih sering ditemukan di lapangan.
“‘Kalau pupuk palsu sebenarnya sudah minim. Yang masih sering terjadi adalah distribusi pupuk subsidi tidak sesuai peruntukan,’’ ujarnya, kemarin (11/5).
Menurut Hasan, tingginya kebutuhan pupuk di Ngawi membuat pasokan dari luar daerah ikut masuk.
Ironisnya, pupuk subsidi tersebut kemudian dijual dengan harga nonsubsidi.
Dia menyebut kebutuhan pupuk subsidi di Ngawi cukup besar.
Sementara kuota yang diterima daerah hanya mampu memenuhi sekitar 60 hingga 70 persen kebutuhan petani.
“‘Sehingga pupuk subsidi dari sejumlah daerah seperti Madura, Probolinggo, dan Lamongan masuk ke Ngawi karena permintaan pasar lebih tinggi,’’ ungkapnya.
DKPP menilai distribusi pupuk subsidi antar daerah masih belum proporsional.
Ada daerah dengan kuota berlebih tetapi tidak terserap optimal.
Di sisi lain, Ngawi justru mengalami kekurangan pasokan.
Akibatnya, petani yang tidak mendapatkan pupuk subsidi terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga jauh lebih mahal.
“‘Karena di daerah asal mungkin tidak habis dipakai, akhirnya dilempar ke Ngawi yang kebutuhan pupuknya besar,’’ katanya.
Hasan menambahkan, kenaikan harga pupuk nonsubsidi juga dipengaruhi kondisi global.
Terutama untuk pupuk berbahan fosfat dan kalium yang banyak bergantung pada pasokan luar negeri.
“‘Kenaikan paling tinggi pada pupuk unsur fosfat dan kalium. Urea juga ikut naik karena bahan bakunya dari gas,’’ pungkasnya. (sae/cor)
Editor : Hengky Ristanto