Jawa Pos Radar Madiun - Pemkab Ngawi mulai menyiapkan langkah untuk mengatasi fenomena minimnya peserta didik baru di sejumlah sekolah dasar negeri (SDN).
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Ngawi akan melakukan pemetaan menyeluruh sebagai dasar penyusunan kebijakan penataan sekolah dan pemerataan tenaga pendidik.
Kepala Dikbud Ngawi Kabul Tunggul Winarno mengatakan, pendataan akan dilakukan setelah Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selesai.
Hasil pemetaan nantinya menjadi bahan dalam merumuskan solusi jangka panjang bagi sekolah yang mengalami kekurangan siswa.
"Kami petakan setelah MPLS, untuk merumuskan skema terbaik untuk penyelesaian masalah," ujarnya, Sabtu (18/7/2026).
Menurut Kabul, pemetaan tidak hanya bertujuan menjaga keberlangsungan sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mengatasi persoalan kekurangan guru di Kabupaten Ngawi.
Hasil pendataan tersebut akan dituangkan dalam nota kepada Bupati Ngawi sebagai dasar penentuan kebijakan, termasuk skema penyelesaian bagi sekolah-sekolah yang terdampak.
"Kami akan membuat nota kepada bupati mengenai langkah dan skema penyelesaian apa yang akan diambil untuk lembaga-lembaga tersebut," katanya.
Kabul menjelaskan, data tersebut juga akan menjadi acuan apabila pemerintah daerah melakukan penggabungan (regrouping) sekolah.
Kebijakan itu diharapkan mampu mengatasi sekolah yang kekurangan murid sekaligus mendukung pemerataan distribusi guru.
Menurutnya, hingga kini Kabupaten Ngawi masih menghadapi keterbatasan kuota pengangkatan guru aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Pemetaan pada lembaga yang kekurangan siswa juga bisa untuk penataan dan pemerataan distribusi guru secara lebih efektif," ucapnya.
Kabul menyebut ada dua faktor utama yang memengaruhi minimnya jumlah siswa baru di sejumlah SD negeri.
Pertama, jumlah lulusan taman kanak-kanak (TK) yang terus menurun dari tahun ke tahun.
Kedua, adanya persaingan dalam penerimaan peserta didik antara sekolah negeri dan swasta.
Meski demikian, ia menegaskan pilihan sekolah tetap menjadi hak orang tua.
"Tapi, menyekolahkan anak di negeri atau swasta itu sepenuhnya pilihan orang tua," tegasnya. (sae/den)
Editor : Hengky Ristanto