Jawa Pos Radar Madiun - Pemerintah Desa (Pemdes) Suruh, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, terus menunjukkan komitmen kuatnya dalam menanggulangi masalah stunting atau gizi buruk pada anak balita.
Upaya penanganan tersebut dilakukan secara kolaboratif dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai kelembagaan serta jajaran perangkat desa setempat.
Mengingat angka stunting yang dinilai masih memerlukan perhatian khusus, Pemdes Suruh mengajak seluruh elemen masyarakat untuk duduk bersama menyusun strategi intervensi yang efektif.
Kepala Desa Suruh, Shepty Puspita Rahmawati, menjelaskan bahwa langkah penanggulangan ini difokuskan pada perumusan program konvergensi yang komprehensif.
"Rembug Stunting ini berfokus pada perumusan program konvergensi menghubungkan sektor kesehatan (intervensi spesifik) dan sektor non-kesehatan (intervensi sensitif)," ujar Shepty.
Shepty menekankan bahwa upaya intervensi gizi harus dilakukan secara terkoordinasi, terpadu, dan terintegrasi agar tepat sasaran di wilayah prioritas.
Pendekatan secara bersama-sama ini sangat krusial sebab program pengentasan stunting tidak bisa berjalan sendiri-sendiri secara terpisah.
Baca Juga: Berdayakan Perempuan, 31 KPM di Desa Dungmiri Ngawi Terima Bantuan Jatim Puspa Plus
Sasaran Kunci 1.000 Hari Pertama Kehidupan
Dalam perencanaan programnya, Pemdes Suruh telah merumuskan target intervensi yang dispesifikasikan berdasarkan kelompok sasaran kunci 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
Berikut adalah rincian fokus sasaran program tersebut:
Remaja Putri dan Calon Pengantin (Catin): Meliputi distribusi Tablet Tambah Darah (TTD) secara berkala, skrining kesehatan, serta edukasi gizi pranikah melalui KUA atau puskesmas.
Ibu Hamil: Menyediakan layanan pemeriksaan kehamilan rutin, suplemen gizi, dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) khusus bagi ibu dengan Kurang Energi Kronis (KEK).
Ibu Menyusui dan Bayi (0-6 Bulan): Menggalakkan kampanye ASI Eksklusif disertai edukasi perawatan bayi baru lahir yang tepat.
Anak Baduta dan Balita: Memastikan pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang kaya akan protein hewani dan pemantauan tumbuh kembang bulanan.
Untuk mendukung langkah-langkah di atas, penguatan layanan di tingkat posyandu menjadi hal yang mutlak dilakukan oleh pihak desa.
Shepty menyebut bahwa posyandu perlu dilengkapi dengan alat ukur antropometri berstandar, pelatihan kader yang memadai, serta penyediaan PMT berbasis pangan lokal.
Di samping itu, Pemdes Suruh juga mendorong pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT) guna mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan pangan lestari sebagai wujud intervensi sensitif.
"Dengan mengoptimalkan lahan di sekitar rumah, keluarga tidak hanya menghemat pengeluaran, tetapi juga mendapatkan akses langsung ke bahan pangan segar dan kaya nutrisi," jelas Shepty.
Menutup penjelasannya, ia mengingatkan pentingnya perencanaan penganggaran yang matang agar seluruh program ini dapat terealisasi dengan baik.
Seluruh rencana kegiatan gizi ini wajib terintegrasi secara realistis dan diusulkan masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa serta APBDes pada tahun anggaran berikutnya. (rio/naz/*)