Jawa Pos Radar Madiun – Kesejahteraan guru madin didorong mendapat perhatian lebih besar dalam anggaran daerah Ponorogo tahun depan.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Ponorogo meminta pemkab memprioritaskan anggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas sekaligus kesejahteraan guru madrasah diniyah.
Dorongan tersebut menjadi salah satu catatan Banggar dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS 2027) beberapa waktu lalu.
Juru Bicara Banggar DPRD Ponorogo Anik Suharto mengatakan, peningkatan kualitas pendidikan harus berjalan beriringan dengan perhatian terhadap tenaga pendidik.
’’Badan Anggaran mendorong pemerintah daerah memprioritaskan anggaran pendidikan, khususnya untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru madrasah diniyah,’’ tuturnya.
Baca Juga: Twitter yang Lama Terlahir Kembali: Jadi Pesaing X, Pengguna Harus Bayar Rp 355 Ribu
Regrouping Sekolah Ikut Jadi Perhatian
Tak hanya guru madrasah diniyah, penataan satuan pendidikan turut masuk catatan Banggar. Pemkab diminta memperhatikan kebijakan regrouping sekolah serta pemerataan tenaga pendidik.
Banggar menilai pembenahan sektor pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan maupun perbaikan fasilitas fisik.
Efektivitas kelembagaan sekolah juga perlu diperhatikan. Begitu pula distribusi guru agar kebutuhan tenaga pendidik dapat lebih merata dan kegiatan belajar mengajar berjalan optimal.
Karena itu, pemerataan tenaga pendidik diharapkan menjadi bagian dari pertimbangan Pemkab Ponorogo ketika menyusun kebijakan anggaran pendidikan tahun depan.
Baca Juga: Kebakaran Rumah di Desa Ngale Ngawi, Kerugian Ditaksir Rp 250 Juta
Banggar Beri Sejumlah Catatan KUA-PPAS 2027
Selain anggaran pendidikan Ponorogo, Banggar memberikan sejumlah catatan lain dalam pembahasan arah kebijakan anggaran 2027.
Sektor kesehatan, pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan infrastruktur turut didorong mendapatkan perhatian sesuai kebutuhan daerah.
Banggar juga meminta pemkab mengantisipasi kebutuhan anggaran apabila proses pengisian jabatan Wakil Bupati Ponorogo dilaksanakan.
’’Kami meminta pemerintah daerah menyiapkan anggaran untuk kebutuhan pengisian jabatan wakil bupati,’’ ujar Anik, Senin (31/8).
Berbagai catatan tersebut menjadi masukan Banggar dalam penyusunan anggaran daerah 2027.
Khusus sektor pendidikan, perhatian tidak hanya diarahkan pada sarana fisik, tetapi juga kualitas dan kesejahteraan guru, penataan sekolah, serta pemerataan tenaga pendidik. (gen/par/naz)
Editor : Mizan Ahsani