Jawa Pos Radar Pacitan – Puluhan lembaga pendidikan di Kabupaten Pacitan masih tanpa kepala sekolah (kepsek) definitif.
Dinas Pendidikan (Dindik) Pacitan menyebut kekosongan itu disebabkan tidak adanya anggaran diklat calon kepala sekolah (DCKS) dalam APBD tahun ini.
Plt Kepala Dindik Pacitan Ririh Enggar Murwati mengatakan, hingga awal Oktober 2025, tercatat ada 92 sekolah yang belum memiliki kepsek definitif.
Rinciannya, 86 SD dan enam SMP. “Pengisian jabatan kepala sekolah terkendala anggaran daerah,” ujarnya.
Untuk sementara, Dindik melakukan realokasi kepsek dari sekolah yang terkena regrouping agar operasional pendidikan tetap berjalan.
Namun, jumlahnya belum mencukupi.
“Di APBD tahun ini memang tidak dianggarkan untuk diklat calon kepala sekolah. Itu kendala utama kami,” ungkap Ririh.
Meski begitu, pemerintah pusat melalui program APBN telah membuka pelatihan bagi 11 calon kepala sekolah di Surabaya sebagai tahap awal penyelesaian kekosongan jabatan.
Selain soal anggaran, Ririh menyebut banyaknya kepala sekolah yang pensiun juga memperburuk situasi.
“Tahun depan kami rencanakan pengisian 40 kepala sekolah lebih dulu, disesuaikan kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Ririh menjelaskan, mekanisme pengangkatan kepsek kini mengacu pada Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025.
Regulasi tersebut tidak lagi mewajibkan calon kepala sekolah berasal dari lulusan program Guru Penggerak.
“Persyaratannya kini lebih fleksibel, cukup S1 atau D4, punya sertifikat pendidik, berpangkat minimal III/C bagi PNS, atau guru PPPK dengan pengalaman mengajar delapan tahun,” terangnya.
Ia berharap dukungan anggaran tahun depan dapat membuka peluang lebih luas untuk mengisi jabatan kepsek yang kosong.
“Kepemimpinan sekolah itu penting karena berdampak langsung pada kualitas pendidikan. Kami ingin secepatnya mengisi kekosongan ini,” pungkasnya. (hyo/den)
Editor : Hengky Ristanto