Jawa Pos Radar Pacitan – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Pacitan turun ke jalan, Senin (4/5).
Mereka mendesak pemerintah serius memperhatikan kesejahteraan guru madrasah, khususnya non-ASN.
Aksi digelar di kantor Kementerian Agama dan DPRD setempat.
Ketua PMII Pacitan, Sunardi, menilai kesejahteraan guru madrasah belum sebanding dengan beban kerja dan perannya dalam pendidikan.
“Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan guru madrasah, khususnya yang non-ASN,” ujarnya.
Baca Juga: Kemendikdasmen Usulkan 400 Ribu Formasi Guru CPNS 2026, Setop Kuota PPPK! Ini Alasannya
Mahasiswa juga menyoroti ketimpangan antara lembaga pendidikan negeri dan swasta.
Madrasah swasta dinilai masih tertinggal, baik dari sisi kesejahteraan tenaga pendidik maupun dukungan kebijakan.
“Guru madrasah bagian penting pendidikan nasional. Tapi masih jauh dari sejahtera,” tegasnya.
Dalam aksinya, PMII menyampaikan sejumlah tuntutan.
Di antaranya pembukaan kuota khusus PPPK bagi guru madrasah swasta, percepatan sertifikasi dan penyetaraan jabatan, serta peningkatan insentif bagi guru non-sertifikasi.
Baca Juga: 1.000 GTT Ponorogo Belum Masuk Dapodik, Sekolah Kekurangan Guru
Selain itu, mereka mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk mendukung kesejahteraan guru madrasah, termasuk jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
PMII juga menyoroti kondisi internal Kemenag Pacitan. Posisi kepemimpinan yang masih diisi pelaksana tugas dinilai berdampak pada pelayanan.
“Kemenag Pacitan terkesan mengalami krisis kepemimpinan,” imbuhnya.
Massa aksi turut mendesak DPRD memperkuat fungsi pengawasan, termasuk memastikan validasi data EMIS GTK agar tidak ada guru kehilangan hak.
“DPRD harus hadir dengan langkah konkret, bukan hanya seremonial,” pungkas Sunardi. (hyo/den)
Editor : Hengky Ristanto