Jawa Pos Radar Madiun – Ancaman kekeringan mulai menghantui sejumlah wilayah di Kabupaten Pacitan.
Menghadapi musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pacitan meminta seluruh relawan, organisasi sosial, perusahaan, hingga para donatur mengoordinasikan penyaluran bantuan air bersih agar distribusinya merata dan tepat sasaran.
Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari penumpukan bantuan di satu wilayah, sementara daerah lain yang juga mengalami krisis air bersih belum mendapatkan pasokan.
Kepala Pelaksana BPBD Pacitan Erwin Andriatmoko mengatakan, koordinasi menjadi kunci agar distribusi bantuan lebih efektif selama musim kemarau.
"Intinya harus terkoordinasi. Misalnya satu dusun sudah mendapat dropping air minggu ini, bantuan berikutnya sebaiknya dialihkan ke dusun lain yang belum menerima," ujarnya, kemarin (30/6).
Menurut Erwin, BPBD telah mengumpulkan berbagai lembaga yang selama ini aktif menyalurkan bantuan air bersih, mulai dari Baznas, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, LDII, perbankan, hingga PLTU.
Seluruh pihak tetap dipersilakan menyalurkan bantuan sesuai kemampuan masing-masing.
Namun, titik distribusi akan disinkronkan melalui BPBD agar tidak terjadi tumpang tindih penyaluran.
"Kami menyamakan persepsi agar bantuan tepat sasaran. Jangan sampai menumpuk di satu titik, sementara wilayah lain tidak kebagian," kata mantan Camat Tulakan tersebut.
BPBD memperkirakan penanganan kekeringan tahun ini akan lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus, pemerintah desa juga tidak lagi dapat memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan dampak kekeringan.
Di sisi lain, tidak adanya agenda politik pada tahun ini juga diperkirakan mengurangi potensi bantuan air bersih dari partai politik maupun calon legislatif.
Karena itu, BPBD terus berkoordinasi dengan Pemprov Jatim untuk mengakses anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sekaligus menyiapkan berbagai langkah mitigasi menghadapi potensi kekeringan yang lebih luas.
"Kami terus berkoordinasi dengan pemprov untuk mengakses anggaran BTT dan menyiapkan langkah mitigasi," jelas Erwin. (hyo/her)
Editor : Hengky Ristanto