Jawa Pos Radar Pacitan – Program jambanisasi yang selama ini menjadi andalan peningkatan sanitasi dasar di Kabupaten Pacitan dipastikan tidak berjalan tahun ini.
Efisiensi anggaran membuat pemerintah daerah tidak mengalokasikan dana APBD, padahal puluhan ribu rumah tangga masih belum memiliki akses sanitasi yang layak.
Kepala Bidang Penyediaan Layanan Air Minum dan Air Limbah (PLAM) DPUPR Pacitan Tonny Setyo Nugroho mengatakan, ketiadaan anggaran daerah membuat pemkab hanya mengandalkan bantuan pemerintah pusat untuk melanjutkan program tersebut.
"Program jambanisasi dari APBD tidak ada karena efisiensi anggaran. Untuk sementara kami mengusulkan tiga paket bantuan ke Kementerian PU," ujarnya, Sabtu (34/7).
Menurut Tonny, kebutuhan sanitasi dasar di Pacitan masih sangat tinggi.
Hingga kini masih banyak warga menggunakan WC cubluk dengan pembuangan limbah langsung ke tanah tanpa septic tank kedap.
Kondisi itu berpotensi mencemari lingkungan sekaligus sumber air bersih.
Tahun lalu, Pacitan masih menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) sanitasi dari Kementerian PU yang menjangkau 11 desa.
Setiap penerima memperoleh bantuan senilai sekitar Rp 14 juta berupa pembangunan bilik kloset berukuran 1,5 x 1,7 meter, septic tank, sumur resapan, hingga perangkap lemak.
"Yang kita sasar adalah warga yang masih memakai WC cubluk, limbahnya langsung meresap ke tanah tanpa septiteng. Ini bisa mencemari lingkungan," katanya.
Selain kondisi sanitasi yang belum memenuhi standar, penerima bantuan diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Saat ini DPUPR berharap usulan tiga paket bantuan yang diajukan ke Kementerian PU dapat disetujui sehingga program jambanisasi tetap berjalan meski tanpa dukungan APBD.
"Semoga usulan ke kementerian terealisasi," tandasnya. (hyo/her)
Editor : Hengky Ristanto