Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Pacitan tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam APBD 2027 meski ruang fiskal diperkirakan masih ketat.
Ketidakpastian nilai transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor yang harus diantisipasi.
Dalam KUA-PPAS APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 1,539 triliun
. Sedangkan belanja daerah dirancang lebih tinggi, yakni Rp 1,548 triliun.
Proyeksi tersebut mengemuka dalam rapat paripurna pengambilan keputusan KUA-PPAS APBD 2027 di DPRD Pacitan, Rabu (12/8).
Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 262,180 miliar dan pendapatan transfer Rp 1,277 triliun.
Dari pos transfer, Rp 1,198 triliun diproyeksikan berasal dari pemerintah pusat. Sementara transfer antardaerah diperkirakan mencapai Rp 79,143 miliar.
Dari total belanja daerah Rp 1,548 triliun, belanja operasi mendapat alokasi terbesar dengan proyeksi Rp 1,164 triliun. Kemudian, belanja modal dirancang Rp 137,928 miliar.
Selain itu, belanja tidak terduga diproyeksikan Rp 6 miliar dan belanja transfer Rp 240,576 miliar.
Adapun penerimaan pembiayaan dirancang mencapai Rp 9,458 miliar.
Sekda Pacitan Heru Wiwoho mengatakan, besaran TKD untuk 2027 belum dapat dipastikan.
Pemkab masih menunggu arah kebijakan pemerintah pusat serta penetapan APBN tahun depan.
’’Kita menunggu UU APBN. Besok kan masih pidatonya Pak Presiden (17 Agustus), baru tahu arahnya,’’ ujarnya.
Meski dibayangi ketidakpastian transfer pusat, pembangunan infrastruktur tetap masuk skala prioritas Pemkab Pacitan.
Menurut Heru, berkurangnya transfer pusat pada tahun-tahun sebelumnya ikut menekan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Di sisi lain, perbaikan infrastruktur masih menjadi salah satu kebutuhan yang banyak disuarakan masyarakat.
’’Infrastruktur tetap kita genjot karena ini keluhan masyarakat. Tahun-tahun kemarin infrastruktur berkurang karena TKD berkurang. Kita harus terus genjot,’’ pungkas Heru. (hyo/her)
Editor : Hengky Ristanto