Dana Transfer Pusat Terbatas, DPRD Ponorogo Dorong Pemkab Genjot PAD

Jawa Pos Radar Madiun – DPRD Ponorogo mendorong pemkab mencari sumber pendapatan asli daerah (PAD) baru di tengah keterbatasan ruang fiskal.

Ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dinilai perlu dikurangi melalui berbagai inovasi pendapatan daerah.

Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno mengatakan, pembahasan perubahan APBD 2026 menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali kemampuan keuangan daerah.

Target PAD hingga peluang tambahan pendapatan menjadi sejumlah aspek yang perlu dicermati.

‘’Dengan minimnya anggaran, bagaimana pemerintah daerah membuka pemikiran yang lebih luas agar anggaran tidak ramping. Tidak tergantung transfer pusat, tapi berinovasi meningkatkan PAD,’’ kata Kang Wi, sapaan Dwi Agus.

DPRD dan Pemkab Ponorogo telah menyepakati nota Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026 serta KUA-PPAS 2027 dalam sidang paripurna, Kamis (13/8).

Dokumen tersebut menjadi pijakan awal dalam penyusunan perubahan APBD 2026 sekaligus pembahasan rancangan APBD 2027.

Namun, postur anggaran belum sepenuhnya final. DPRD masih akan mencermati kemampuan fiskal daerah sehingga angka yang tercantum dalam rancangan berpeluang mengalami penyesuaian.

‘’Pembahasan selanjutnya akan melihat kembali kekuatan fiskal daerah sehingga angka yang tercantum dalam rancangan masih dapat berubah,’’ ungkapnya.

DPRD juga akan mencermati peluang tambahan transfer dari pemerintah pusat maupun Pemprov Jawa Timur.