Jawa Pos Radar Pacitan – BPBD Pacitan bakal mengalami perubahan struktur kepemimpinan. Jabatan kepala BPBD yang selama ini dirangkap sekretaris daerah (sekda) secara ex-officio direncanakan berdiri sendiri.
Namun, DPRD Pacitan mengingatkan perubahan tersebut harus berdampak langsung pada kecepatan penanganan bencana. Apalagi, Pacitan setiap tahun menghadapi ancaman kekeringan hingga tanah longsor.
Ketua DPRD Pacitan Arif Setya Budi menegaskan, penataan kelembagaan tidak boleh berhenti pada perubahan struktur dan nomenklatur jabatan.
’’Harus diikuti peningkatan profesionalisme, terutama saat mengantisipasi bencana,’’ ujarnya, Sabtu (31/10).
Arif menilai, kepemimpinan BPBD yang lebih mandiri semestinya mampu mempercepat koordinasi dan pengambilan keputusan ketika terjadi bencana.
Dengan demikian, perubahan struktur organisasi harus disertai kejelasan kewenangan dan tanggung jawab dalam penanggulangan bencana.
DPRD berencana mengkaji penyesuaian tugas pokok, fungsi, serta kewenangan BPBD melalui panitia khusus (pansus).
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari proses penataan perangkat daerah yang tengah disiapkan Pemkab Pacitan.
Sementara itu, Wakil Bupati Pacitan Gagarin Sumrambah memastikan perubahan struktur BPBD tidak akan menambah beban anggaran daerah.
Pemkab tidak merencanakan pengadaan sarana baru maupun penambahan pegawai sebagai konsekuensi perubahan organisasi tersebut.
Penjelasan itu disampaikan Gagarin dalam jawaban bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Keempat atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dalam rancangan tersebut, jabatan kepala BPBD tidak lagi dirangkap sekda secara ex-officio. Penyesuaian juga mencakup tugas pokok dan fungsi organisasi.
Gagarin menyebut penataan kelembagaan diarahkan untuk memperkuat kapasitas BPBD dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana.
Perubahan struktur diharapkan dapat meningkatkan efektivitas organisasi dengan tetap memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
’’Penataan organisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana tanpa menambah beban anggaran daerah,’’ jelas Gagarin. (hyo/her)
Editor : Hengky Ristanto