Jawa Pos Radar Pacitan – Calon jemaah haji (CJH) asal Pacitan berpeluang tak perlu lagi menempuh perjalanan ke Surabaya untuk mengakses penerbangan menuju Tanah Suci.
Pemerintah pusat tengah mematangkan rencana penggunaan Bandara Dhoho Kediri sebagai alternatif keberangkatan haji 2027 bagi jemaah dari wilayah Kediri dan Madiun.
Rencana tersebut membuka peluang pemangkasan jarak dan waktu perjalanan jemaah asal Pacitan.
Namun, kepastian penggunaan Bandara Dhoho masih bergantung pada keputusan pemerintah pusat.
Plt Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Pacitan Marjuni membenarkan adanya rencana pemanfaatan bandara tersebut.
‘’Insya Allah melalui Bandara Dhoho Kediri,’’ ujarnya, Kamis (4/11).
Menurut Marjuni, pemanfaatan Bandara Dhoho diharapkan mempermudah akses keberangkatan jemaah haji dari wilayah barat Jawa Timur, termasuk Pacitan.
Selama ini, jemaah harus menempuh perjalanan menuju Surabaya untuk mengakses penerbangan haji.
Bandara Dhoho dinilai memiliki kemampuan melayani pesawat berbadan besar.
Meski demikian, kemampuan infrastruktur tersebut belum otomatis menjadikan bandara itu sebagai titik keberangkatan haji 2027.
Marjuni menegaskan, seluruh mekanisme keberangkatan tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
‘’Sesuai keputusan pemerintah pusat,’’ imbuhnya.
Di tengah pembahasan rencana penerbangan dari Kediri, persiapan keberangkatan haji 2027 di Pacitan mulai berjalan.
Sebanyak 195 calon jemaah masuk daftar berhak melunasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) untuk musim haji tahun depan.
Selain itu, terdapat 136 calon jemaah cadangan yang masih harus menjalani proses verifikasi.
Jemaah dalam daftar cadangan berpeluang diberangkatkan apabila memenuhi persyaratan dan tersedia alokasi keberangkatan.
Dengan demikian, jumlah akhir jemaah asal Pacitan yang berangkat pada 2027 belum dapat dipastikan.
Marjuni menjelaskan, penentuan jumlah jemaah haji tidak didasarkan pada kuota khusus setiap kabupaten.
Pembagian kuota mengacu pada alokasi tingkat provinsi. Karena itu, jumlah calon jemaah yang berhak melunasi Bipih belum tentu sama dengan jumlah akhir yang diberangkatkan.
‘’Tidak ada kuota kabupaten, itu kuota provinsi,’’ tandasnya. (hyo/her)
Editor : Hengky Ristanto