PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Bantuan panan non tunai (BPNT) dari pemerintah bakal kembali dikucurkan.
Ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) di Ponorogo bakal bisa menikmati bantuan sosial (bansos) tersebut.
Bedanya, BPNT yang disalurkan pada tahun ini akan diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).
Pemerintah tetap menggandeng himpunan bank milik negara (himbara) dalam penyaluran bansos tersebut.
Baca Juga: Jelang Coblosan Pemilu, Pemkab Pacitan Salurkan Bansos Pangan dan BLT
Dinas Sosial, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA) Ponorogo me-warning penyaluran bansos di tengah musim pilkada ini haram dipolitisasi.
Apa yang disampaikan itu bukannya tanpa alasan. Penyaluran BPNT itu bersamaan dengan gelaran pilkada serentak, termasuk di Ponorogo.
Kepala Dinsos-PPPA Ponorogo Supriyadi menerangkan jika penyaluran BPNT langsung dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos).
Baca Juga: Anggota Keluarga Mampu Terdaftar Penerima Manfaat PKH-BPNT, Data Bakal Dicoret
Adapun pembagian melalui PT Pos serta bank yang ditunjuk pemerintah pusat. Besaran bansos Rp 200 ribu per bulan untuk tiap keluarga penerima manfaat (KPM).
"Penyalurannya bisa rapel setiap dua atau tiga bulan sekali, dan segera disalurkan lagi,’’ kata Supriyadi.
Disinggung jumlah penerima BPNT, Supriyadi menjelaskan bahwa penerimanya ditentukan langsung Kemensos.
Pihaknya berharap penyaluran bansos tunai di tengah masa pilkada ini tak dipolitisasi oknum-oknum tertentu.
"Bantuan-bantuan yang disalurkan dari Kemensos RI dan dari Bapanas (Badan Pangan Nasional) semuanya adalah bantuan reguler, yang setiap bulan ada," ujarnya.
Baca Juga: Diberikan Tunai via Kantor Pos, BPNT di Madiun Dijadwalkan Cair 24 Februari
"Sehingga ini tidak ada kaitannya dengan perhelatan politik yang hari ini dilaksanakan di hampir seluruh kabupaten kota se-Indonesia,’’ tambah Supriyadi.
Pihaknya memastikan pengawasan penyaluran bansos bakal ditingkatkan. Memastikan bansos tepat sasaran tanpa adanya politisasi.
Dia berharap penerima lekas membelanjakan bansos untuk kebutuhan pokok bagi keluarga masing-masing guna memutar ekonomi daerah.
"Kami selalu melakukan pengawasan melalui petugas kami yang mengawal proses penyalurannya,’’ tandasnya. (gen/kid)
Editor : Budhi Prasetya