Jawa Pos Radar Ponorogo – Penyusunan Raperda APBD 2026 dikebut.
DPRD Ponorogo menggelar sidang paripurna dengan agenda pandangan umum (PU) fraksi, kemarin (21/11).
Mayoritas fraksi meminta eksekutif mengalokasikan anggaran secara optimal pada sektor prioritas pembangunan daerah.
Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno menyatakan APBD 2026 wajib rampung sebelum akhir November.
Sejumlah skala prioritas dibahas bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan fraksi.
Di tengah pemangkasan transfer keuangan daerah (TKD), dewan menegaskan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tetap menjadi fokus utama.
’’Ada pengurangan sekitar Rp 261 miliar, sehingga merubah struktur APBD dari penyusunan awal,’’ kata Kang Wi, sapaan ketua dewan.
Dengan proyeksi APBD tersisa Rp 2,2 triliun, Kang Wi berharap seluruh pos dikelola maksimal.
Belanja tak wajib diminta ditekan, termasuk mengurangi kegiatan seremonial.
DPRD juga mendorong pendapatan asli daerah (PAD) ditingkatkan dengan target Rp 524 miliar tanpa membebani masyarakat.
’’PAD harus naik, tetapi jangan mencekik rakyat. Gali potensi baru yang selama ini belum tersentuh,’’ tegasnya.
Pelayanan dasar menjadi atensi fraksi. Kang Wi meminta pemangkasan anggaran tidak membuat ASN melemah dalam bertugas.
Pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan dan pendidikan, diminta tetap berjalan optimal.
’’Pegawai jangan sampai kendor. Kegiatan yang ada harus dimaksimalkan,’’ ungkapnya. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto