Jawa Pos Radar Madiun – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyinggung praktik rasuah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Sabtu (29/11).
Dalam pernyataan resminya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menekankan bahwa kasus yang menjerat Bupati nonaktif Sugiri Sancoko dan Sekda nonaktif Agus Pramono bukan sekadar kasus individual.
Lebih dari itu, kasus tersebut jadi bukti persoalan besar dalam tata kelola manajemen ASN di daerah.
Menurut Budi, praktik korupsi dalam pengurusan jabatan ASN bukan hal baru dan kerap terjadi di berbagai daerah, termasuk Ponorogo.
“Artinya, permasalahan ini kompleks. Modusnya beragam. KPK berkomitmen melakukan pendampingan dan pengawasan,” tegasnya.
Budi menegaskan bahwa manajemen ASN mulai dari rotasi, mutasi, hingga promosi jabatan seringkali menjadi celah yang dimanfaatkan oknum tertentu untuk melakukan korupsi.
“Seperti di Ponorogo, terkait pengurusan jabatan. Manajemen ASN, baik rotasi, mutasi, maupun promosi, sering jadi celah yang dimanfaatkan oknum untuk praktik korupsi,” ujar Budi.
Ia menyebut, pola yang ditemukan di berbagai daerah hampir serupa.
Ada praktik pemerasan, pemberian suap, hingga timbal balik jabatan agar seseorang bisa mempertahankan posisi strategis.
“Ada yang pemerasan, ada yang suap, dan beragam modus lainnya. Itu yang kami dalami,” tambahnya.
Pernyataan ini mempertegas arah penyidikan KPK terhadap dugaan praktik rasuah di Ponorogo, terutama setelah OTT 7 November 2025 yang menyeret empat pejabat dan rekanan.
KPK kini juga membidik proyek strategis daerah, termasuk proyek Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP).
Dalam dua pekan terakhir, penyidik KPK telah menggeledah beberapa lokasi.
Pertama rumah eks PPKom MRMP Yesi Daniel Tri Baskoro. Kedua rumah kontraktor dan kerabat bupati, yakni Heru Sangoko.
Sebelumnya kantor PT Widya Satria di Surabaya dan kantor Disbudparpora Ponorogo juga sudah digeledah di kesempatan berbeda.
Serangkaian tindakan itu menunjukkan arah penyidikan yang semakin mengerucut.
Hingga kini, KPK belum merinci hasil geledah terbaru di Ponorogo. Namun, lembaga antirasuah menegaskan akan memberikan perkembangan resmi setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai. (naz)
Editor : Mizan Ahsani