Jawa Pos Radar Madiun – Gedung DPRD Ponorogo di Jalan Alun-alun Timur mendadak riuh, Kamis (15/1) pagi.
Ratusan sopir dump truck datang beramai-ramai membawa satu tuntutan mendesak: Buka kembali aktivitas tambang galian C.
Sudah hampir satu bulan terakhir, roda ekonomi para sopir ini macet total. Penutupan aktivitas tambang di wilayah Ponorogo membuat mereka kehilangan mata pencaharian.
"Kurang lebih satu bulan kami tidak menarik angkutan karena tambang tutup. Otomatis penghasilan nol," keluh Nur Karis, Koordinator aksi saat ditemui di lokasi.
Baca Juga: Debut John Herdman di FIFA Series Maret 2026: Indonesia Tantang Bulgaria dan Saint Kitts Nevis
700 Sopir Terancam Kelaparan
Dampak penutupan ini tidak main-main. Nur Karis menyebut ada sekitar 700 sopir yang kini menganggur.
Jika satu sopir menanggung satu istri dan dua anak, ribuan warga Ponorogo terdampak secara ekonomi.
Tak hanya urusan perut sopir, penutupan tambang juga mulai dirasakan masyarakat luas. Pasokan material bangunan (pasir/batu) menjadi langka, membuat proyek pembangunan warga tersendat.
Dalam audiensi tersebut, para sopir menegaskan posisi mereka.
Sopir truk tidak membela tambang ilegal. Tuntutan fokus pada pembukaan kembali tambang yang sudah berizin.
Para sopir berjanji mematuhi batas tonase muatan, kelas jalan, hingga jam operasional agar tidak mengganggu warga.
Baca Juga: Longsor Tutup Akses Telaga Sarangan, Batu Besar Runtuh Usai Hujan Deras
Respon Ketua DPRD: Boleh Jalan, Asal...
Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno yang memimpin audiensi bersama Dishub, DPMD, DPUPKP, dan Satpol PP, mengaku prihatin dengan kondisi para sopir.
Namun, Kang Wi memberikan catatan tebal.
Aktivitas angkutan material hanya bisa didukung jika benar-benar taat aturan.
"Aspirasi sudah kami terima. Prinsipnya angkutan boleh, tapi batas muatan, kelas jalan, dan keselamatan harus dipatuhi," ujar politisi yang akrab disapa Kang Wi itu.
"Kalau aturan dilanggar, bisa memicu penolakan warga (di sekitar jalur tambang)," sambungnya.
Terkait siapa yang menutup tambang, DPRD mengaku tidak tahu pasti, namun menduga hal ini berkaitan dengan keluhan masyarakat sekitar lokasi tambang.
"Solusinya satu, semua pihak harus patuh aturan. Kalau masih ada penolakan warga, kami tidak bisa ikut campur," pungkasnya. (gen/naz)
Editor : Mizan Ahsani