PONOROGO – Penanganan kedaruratan pascabencana di Ponorogo terus digeber.
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Ponorogo menginventarisasi fasilitas umum (fasum) yang rusak akibat bencana hidrometeorologi.
Hasil pendataan sementara, infrastruktur di tujuh titik mengalami kerusakan berat.
Kerusakan tersebut meliputi empat jembatan, satu ruas jalan amblas, serta dua titik talut longsor yang tersebar di beberapa wilayah.
Kepala DPUPKP Ponorogo Jamus Kunto Purnomo mengatakan, estimasi kebutuhan anggaran untuk memperbaiki seluruh infrastruktur terdampak mencapai sekitar Rp 15 miliar.
“Karena ini bukan uang yang sedikit, kami akan menentukan skala prioritas. Mana yang bisa ditangani darurat dan mana yang harus diperbaiki secara permanen,” kata Jamus.
Salah satu lokasi dengan dampak cukup serius berada di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo.
Di wilayah tersebut, tiga jembatan yang berada dalam satu dusun mengalami kerusakan.
Akibatnya, sedikitnya 500 warga Dusun Mijil dan Mingging terisolasi karena akses utama terputus.
DPUPKP berencana memprioritaskan perbaikan satu jembatan di Dusun Mingging.
Selain menjadi akses jalan kabupaten, jembatan tersebut dinilai paling efektif untuk membuka kembali keterisolasian warga.
“Kalau dua jembatan lain diperbaiki sementara satu tetap rusak, akses tetap tidak bisa dilewati. Jadi kami fokus ke jembatan di Dusun Mingging,” jelas Jamus.
Sementara itu, di Desa Wagir Lor, Kecamatan Ngebel, kondisi jalan amblas cukup membahayakan.
Lebar jalan tersisa sekitar setengah meter akibat terkikis longsor.
Warga terpaksa membangun jembatan darurat dari bambu untuk tetap bisa melintas, meski berisiko tinggi.
Terkait skema perbaikan, DPUPKP saat ini tengah menyusun teknis pekerjaan.
Opsi yang dipertimbangkan antara lain perbaikan permanen maupun penanganan darurat menggunakan konstruksi baja yang mampu dilintasi kendaraan roda empat.
Seluruh skema penanganan akan disesuaikan dengan alokasi belanja tidak terduga (BTT) Pemkab Ponorogo, sembari menunggu kepastian bantuan dari Pemprov Jatim.
“Kami laporkan ke pimpinan terkait kebijakan dan kebutuhan anggaran. Ada juga titik-titik seperti Wagir Lor yang diusulkan penanganannya ke provinsi,” pungkas Jamus. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto