Jawa Pos Radar Ponorogo – Krisis pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Ponorogo kian nyata.
Tahun ini, enam pejabat pimpinan tinggi pratama memasuki masa pensiun. Kondisi tersebut memperparah kekosongan jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Kabid Mutasi dan Promosi BKPSDM Ponorogo Imam Mashudi menyebut, masa purna tugas pejabat berlangsung bertahap sepanjang tahun ini.
“Satu sudah pensiun, lima sisanya mulai Mei sampai Desember ini,” ujarnya, Kamis (23/4).
Sejumlah pejabat yang memasuki masa pensiun antara lain Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Joni Widarto per 1 Februari.
Kemudian, Kepala Dinas Tenaga Kerja Suko Kartono per 1 Mei, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Harjono yang dijadwalkan pensiun 1 Desember mendatang.
Sesuai mekanisme, kekosongan jabatan akan diisi melalui mutasi atau penunjukan pelaksana tugas (plt). Kewenangan tersebut berada di tangan kepala daerah.
Namun, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala utama dalam penunjukan plt.
“Memang saat ini kami agak kesulitan mengisi plt, karena SDM-nya tinggal sedikit,” terangnya.
Di sisi lain, beban kekosongan jabatan semakin berat. Saat ini sedikitnya sepuluh OPD masih dipimpin oleh plt tanpa pejabat definitif.
Beberapa di antaranya Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Sosial Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos PPPA), hingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto