Jawa Pos Radar Ponorogo – Aksi ratusan massa pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di depan DPRD Ponorogo, Jumat (3/7), mendapat respons langsung dari pimpinan dewan.
DPRD menegaskan pelaksanaan MBG harus memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah dengan mewajibkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyerap produk lokal.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Peternak, Petani, UMKM, dan Pekerja Ponorogo membawa ratusan poster berisi tuntutan agar program MBG tetap dilanjutkan meski saat ini dihentikan sementara selama masa libur sekolah.
Dengan membawa pengeras suara, mereka bergantian berorasi di depan Gedung DPRD Ponorogo.
Massa juga menyuarakan yel-yel "MBG lanjut" sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program tersebut.
Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno didampingi Wakil Ketua DPRD Pamuji dan Anik Suharto menemui langsung para demonstran.
Dalam dialog tersebut, dewan mendengarkan berbagai keluhan petani, peternak, hingga pelaku UMKM yang terdampak berhentinya sementara program MBG.
"Intinya mereka menyampaikan keluhan, imbas dari MBG yang tidak jalan selama libur sekolah ini," ujar Dwi Agus yang akrab disapa Kang Wi.
Menurutnya, program MBG terbukti memberi dampak positif bagi perekonomian masyarakat.
Selain menyerap hasil pertanian dan peternakan, harga jual komoditas juga dinilai lebih baik dibanding harga pasar.
Karena itu, DPRD meminta seluruh dapur SPPG di Ponorogo memprioritaskan bahan pangan yang berasal dari petani dan peternak lokal.
Bahkan, tenaga kerja yang terlibat dalam operasional MBG juga diharapkan berasal dari masyarakat Ponorogo.
"Pasokan hingga pekerja harus dari Ponorogo, agar ekonomi bisa berjalan, petani, peternak dan lain-lain bisa muter ekonomi mereka," tegasnya.
Terkait tuntutan agar program MBG tetap berjalan, Kang Wi menegaskan keputusan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat karena merupakan program nasional.
Meski demikian, DPRD memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan petani, peternak, dan pelaku UMKM akan diteruskan melalui jalur kelembagaan maupun partai politik.
"Kami bukan kapasitas setuju atau tidak setuju karena keputusan program nasional ada di pusat," tandasnya. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto