Jawa Pos Radar Madiun - Fenomena sejumlah sekolah negeri di Ponorogo yang belum mampu memenuhi kuota pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 memunculkan pertanyaan baru.
Di tengah masih banyaknya calon peserta didik, mengapa sebagian SD dan SMP negeri justru kekurangan peminat?
Pengamat pendidikan menilai persoalan tersebut bukan disebabkan minimnya jumlah anak usia sekolah, melainkan berubahnya pola pikir masyarakat dalam menentukan pilihan sekolah.
Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Ponorogo (Umpo), Sulton, mengatakan fenomena sekolah negeri yang belum memenuhi pagu menunjukkan terjadinya konsentrasi peminat pada sekolah-sekolah tertentu.
Menurutnya, persoalan utama bukan kekurangan calon siswa, melainkan distribusi peminat yang tidak merata.
"Masalah utamanya bukan kekurangan calon siswa, tetapi distribusi peminat yang tidak merata. Terjadi konsentrasi pilihan masyarakat pada sekolah-sekolah yang dianggap unggul," ujar Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Ponorogo (Umpo) itu, Selasa (7/7).
Sulton menjelaskan, persepsi masyarakat terhadap kualitas sekolah menjadi faktor yang sangat menentukan.
Saat memilih sekolah, orang tua kini mempertimbangkan berbagai aspek.
Antara lain, prestasi akademik, kualitas guru, kelengkapan fasilitas, dan rekam jejak lulusan.
Meski tidak seluruh indikator tersebut bersifat objektif, citra sekolah tetap menjadi pertimbangan utama masyarakat.
"Indikator-indikator itu memang belum tentu sepenuhnya objektif, tetapi itulah yang membentuk citra sekolah di mata masyarakat," katanya.
Menurut Sulton, perubahan kebijakan zonasi juga memengaruhi pola pemilihan sekolah.
Jika sebelumnya banyak orang tua memilih sekolah terdekat karena aturan zonasi, kini mereka memiliki keleluasaan menentukan sekolah yang dianggap lebih berkualitas, meski berada di luar wilayah tempat tinggal.
Kemudahan akses transportasi turut memperkuat perubahan tersebut.
"Ditambah akses transportasi yang semakin mudah, jarak bukan lagi persoalan. Orang tua rela mengantar anak setiap hari demi sekolah yang dianggap lebih baik," ungkapnya.
Sulton juga menilai banyak sekolah negeri belum memiliki identitas atau keunggulan yang membedakannya dari sekolah lain.
Program pendidikan yang cenderung seragam membuat masyarakat sulit menemukan nilai tambah masing-masing sekolah.
Karena itu, sekolah didorong membangun branding yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, seperti budaya, teknologi, olahraga, dan potensi lokal.
"Kalau semua menawarkan hal yang sama, masyarakat tentu memilih sekolah yang citranya sudah lebih dulu kuat. Sekolah harus punya branding, bisa berbasis budaya, teknologi, olahraga, atau potensi lokal," jelas mantan Rektor Umpo itu.
Menurut Sulton, solusi persoalan ini tidak cukup hanya dengan memperpanjang masa pendaftaran peserta didik baru.
Pemerintah daerah bersama Dinas Pendidikan perlu membangun pemerataan kualitas layanan pendidikan sekaligus mendorong setiap sekolah memiliki keunggulan yang berbeda.
"Kalau sekolah-sekolah pinggiran tidak berubah, mereka akan terus ditinggalkan. Ini bukan lagi soal jarak, melainkan soal kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pendidikan," tegasnya. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto