Jawa Pos Radar Madiun – Realisasi proyek perbaikan jalan di Kabupaten Ponorogo hingga memasuki paruh kedua 2026 masih berjalan lambat.
Kondisi tersebut mendapat sorotan DPRD Ponorogo yang mendorong pemerintah daerah segera menuntaskan proses pengadaan agar pekerjaan fisik dapat dipercepat.
Sekretaris Komisi C DPRD Ponorogo Agung Priyanto meminta masyarakat bersabar menunggu pelaksanaan proyek.
Menurutnya, lambatnya realisasi bukan karena pemerintah daerah tidak bekerja, melainkan memilih berhati-hati agar pelaksanaan proyek tidak kembali menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
"Posisinya masih dalam tahap pemulihan. Karena itu semua proses harus dilakukan hati-hati supaya kualitas pekerjaan baik dan tidak menimbulkan persoalan hukum di belakang hari," ujarnya, Rabu (29/7).
Agung menjelaskan, DPRD telah memanggil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo untuk mengetahui penyebab lambatnya pelaksanaan proyek.
Hasilnya, legislatif mendorong agar proses pengadaan segera diselesaikan sehingga pekerjaan konstruksi bisa segera dimulai.
Menurut dia, proyek perbaikan jalan yang bersifat mendesak harus menjadi prioritas.
Pasalnya, masyarakat telah menunggu perbaikan sejak awal tahun, sementara musim penghujan diperkirakan segera tiba pada akhir tahun.
"Paling urgen harus didulukan, yang lain memang harus bersabar karena semua ada skala prioritas," tegasnya.
Sebelumnya, Pemkab Ponorogo mengalokasikan anggaran sekitar Rp104 miliar untuk menangani 82 ruas jalan pada 2026.
Dana tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Dana Bagi Hasil Pajak Rokok.
Hingga saat ini, baru empat paket pekerjaan yang memasuki tahap lelang. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto