Jawa Pos Radar Madiun – Kekosongan jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Ponorogo belum seluruhnya terisi.
Dari 11 jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang lowong, pemerintah baru membuka seleksi terbuka (selter) untuk enam posisi.
Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari penataan birokrasi agar komposisi pejabat lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Enam jabatan yang diprioritaskan yakni Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Direktur RSUD dr Harjono, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perpusip).
"Iya baru enam, nanti sisanya next. Habis lelang lalu mutasi, nah, baru lelang lagi," kata Bunda Rita, sapaan akrab Lisdyarita, kemarin (30/7).
Menurut dia, enam jabatan tersebut diprioritaskan karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan membutuhkan pejabat definitif.
Sementara lima jabatan lainnya akan diisi setelah proses rotasi pejabat selesai.
"Kenapa baru enam? Karena ini yang sifatnya mendesak. Setelah itu akan ada rotasi, baru jabatan yang masih kosong kami ajukan lagi untuk seleksi terbuka," jelasnya.
Bunda Rita menambahkan, rotasi dilakukan sebagai bagian dari evaluasi penempatan pejabat.
Pemkab ingin memastikan setiap kepala OPD menempati posisi yang sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya.
"Kami ingin kepala dinas yang terpilih benar-benar punya program bagus, inovasi, dan kreativitas yang luar biasa. Makanya nanti ada rotasi agar penempatannya lebih pas," tegasnya. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto