Jawa Pos Radar Madiun – Ancaman musim kemarau di Ponorogo mulai meningkat.
Selain kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi perhatian serius setelah BPBD mencatat 13 kejadian sepanjang Juli.
Untuk memperkuat penanganan, BPBD Ponorogo menggelar rapat koordinasi aktivasi komando status siaga darurat kekeringan dan karhutla, Selasa (5/8).
Kalaksa BPBD Ponorogo Masun mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan sinergi seluruh pihak.
Rakor tersebut digelar untuk menyamakan langkah agar penanganan di lapangan lebih terkoordinasi.
"Menyatukan cara pandang semua pihak supaya operasi di lapangan terkoordinasi dengan baik, tidak berjalan sendiri-sendiri. Karenanya kami undang stakeholder terkait dan TNI/Polri, juga relawan," kata Masun.
Berdasarkan data BPBD, 13 kejadian karhutla tersebar di sejumlah wilayah.
Di antaranya Desa Gelangkulon, Kecamatan Sampung; Karangjoho dan Dayakan, Kecamatan Badegan; Tatung dan Muneng, Kecamatan Balong; Sukosari, Kecamatan Kauman; Bancangan dan Bulu, Kecamatan Sambit; Karanglo Kidul, Kecamatan Jambon; hingga wilayah Kota Ponorogo.
Masun menyebut, tren kebakaran tersebut sesuai dengan prediksi puncak musim kemarau yang terjadi pada Agustus.
Wilayah tengah kabupaten menjadi area yang paling banyak terjadi kebakaran, sedangkan ancaman kekeringan lebih dominan di kawasan pinggiran.
"Hasil pemetaan kebakaran lebih dominan berada di wilayah tengah kabupaten, sedangkan risiko kekeringan lebih banyak berada di kawasan pinggiran," jelasnya.
Mengantisipasi peningkatan kasus, BPBD Ponorogo menyiapkan personel, memperkuat koordinasi lintas sektor, memasang papan peringatan, serta meningkatkan edukasi dan patroli di kawasan rawan.
Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara dibakar maupun membuang puntung rokok sembarangan saat kondisi kemarau.
"Kalau semua bergerak bersama, penanganan akan jauh lebih efektif daripada bekerja sendiri-sendiri," tegas Masun. (gen/kid)
Editor : Hengky Ristanto