Jawa Pos Radar Madiun – Tantangan pembangunan yang semakin kompleks tak boleh mengendurkan pelayanan dasar kepada masyarakat. DPRD Kabupaten Ponorogo menekankan sektor pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas sekalipun pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan.
Pesan itu mengemuka dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. DPRD sekaligus mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan pembangunan di Ponorogo tetap berjalan selaras dengan agenda nasional.
Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Dwi Agus Prayitno mengatakan, arah pembangunan yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan bagi daerah dalam menentukan kebijakan.
Berbagai program pemerintah pusat, menurut dia, perlu diterjemahkan sesuai kebutuhan daerah tanpa kehilangan arah besar pembangunan nasional.
“Ini menjadi inspirasi kita, catatan kita, sehingga nanti kita juga akan linier dengan apa yang menjadi program itu,” ujarnya usai mengikuti agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI di ruang paripurna DPRD Ponorogo, Jumat (14/8).
Pendidikan dan Kesehatan Tak Boleh Terganggu
Di tengah dinamika ekonomi maupun tantangan pembangunan saat ini, pria yang akrab disapa Kang Wi tersebut menilai pemerintah daerah dituntut mampu menjaga keberlangsungan program yang langsung menyentuh masyarakat.
Terutama pendidikan dan kesehatan. Dua sektor itu merupakan layanan dasar yang harus tetap mendapatkan perhatian dalam perencanaan maupun penganggaran daerah.
“Kita tetap harus survive dengan situasi yang sekarang ini. Kita tetap harus berkonsentrasi bagaimana pendidikan berjalan dengan baik, kesehatan harus sesuai dengan program,” tegasnya.
Karena itu, penyusunan kebijakan anggaran tidak hanya berbicara mengenai besarnya kemampuan fiskal daerah. Pemerintah juga harus memastikan kebutuhan fundamental masyarakat tetap terpenuhi.
Kang Wi turut mengingatkan pentingnya pemenuhan mandatory spending. Alokasi anggaran yang telah menjadi kewajiban tersebut perlu dijaga agar kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak terdampak berbagai tantangan yang sedang dihadapi daerah.
“Layanan dasar masyarakat itu penting,” katanya.
Kemerdekaan Harus Terasa dalam Pelayanan Publik
Bagi DPRD Ponorogo, peringatan 81 tahun Indonesia merdeka juga menjadi momentum mengevaluasi sejauh mana pembangunan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat.
Semangat kemerdekaan tidak cukup berhenti pada kegiatan seremonial. Nilainya perlu diwujudkan melalui kerja pemerintah yang mampu menjaga pelayanan publik dan menjawab kebutuhan warga.
Karena itu, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah serta sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat menjadi penting. Terlebih, sejumlah agenda pembangunan nasional membutuhkan penerjemahan dan pelaksanaan hingga tingkat daerah.
DPRD Ponorogo berharap keselarasan tersebut mampu menjaga pembangunan tetap berjalan di tengah berbagai tantangan. Pada saat yang sama, kepentingan masyarakat dalam memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan yang layak harus tetap menjadi prioritas utama. (gen/par/naz)
Editor : Mizan Ahsani