Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

TKD Turun Drastis, Pemkab Madiun Pangkas Belanja Daerah 2026

L
Penulis: Loditya Fernandes❯
Petugas memantau distribusi hasil tembakau di salah satu gudang di Ngawi. Tahun depan, dana bagi hasil cukai untuk daerah tersebut dipangkas hampir separuh. DOK RADAR NGAWI
Petugas memantau distribusi hasil tembakau di salah satu gudang di Ngawi. Tahun depan, dana bagi hasil cukai untuk daerah tersebut dipangkas hampir separuh. DOK RADAR NGAWI

Jawa Pos Radar Madiun – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Madiun tahun 2026 dihadapkan pada tantangan berat.


Advertisement

Pasalnya, alokasi dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipastikan turun tajam.

Bupati Madiun Hari Wuryanto mengungkapkan, berdasarkan surat dari Dirjen Perimbangan Keuangan, pendapatan transfer ke daerah turun sebesar Rp 192,99 miliar.

’’Penurunan itu di luar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan bagi hasil pajak rokok,’’ ujarnya, Minggu (19/10).

Advertisement

Kondisi tersebut memaksa pemkab bersama DPRD melakukan penyesuaian program dan kegiatan prioritas.

’’Karena itu, struktur pendapatan dan belanja daerah harus disesuaikan,’’ imbuhnya.

Sebelum ada kabar penurunan TKD, postur awal RAPBD 2026 disusun cukup kuat.

Advertisement

Belanja daerah direncanakan Rp 2,129 triliun dengan pendapatan daerah Rp 2,050 triliun.

Terdiri atas PAD Rp 414,68 miliar dan pendapatan transfer Rp 1,635 triliun.

Sementara pembiayaan netto ditarget Rp 79 miliar untuk menutup defisit.

Anggaran tersebut semula difokuskan untuk sejumlah program strategis.

Di antaranya transformasi ekonomi, peningkatan SDM, program makanan bergizi gratis, penanganan stunting, dan pembangunan infrastruktur dasar.

Namun, dengan adanya pemangkasan, pemkab harus lebih selektif dalam menentukan skala prioritas.

Hari meminta DPRD dan TAPD membahas ulang alokasi anggaran agar tetap efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

’’Pembahasan RAPBD 2026 harus bisa mengoptimalkan potensi yang terbatas. Yang penting masyarakat kami sejahtera dan bahagia,’’ tegasnya.

Terkait arah penyesuaian struktur keuangan, Hari menegaskan program yang berdampak langsung bagi rakyat tetap jadi prioritas.

’’Kami utamakan yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat, terutama pengentasan kemiskinan dan layanan kesehatan,’’ tandasnya. (odi/aan)

Advertisement

Artikel Terkait

Revitalisasi Stadion Wilis Madiun Jadi Prioritas Pembangunan pada 2027

Revitalisasi Stadion Wilis Madiun Jadi Prioritas Pembangunan pada 2027

Revitalisasi Stadion Wilis Madiun masuk prioritas pembangunan 2027. Pemkot melanjutkan efisiensi anggaran dan memperkuat program kelurahan.

TKD Pacitan 2027 Turun Rp 95 Miliar, Pemkab Berupaya Genjot PAD

TKD Pacitan 2027 Turun Rp 95 Miliar, Pemkab Berupaya Genjot PAD

TKD Pacitan 2027 turun Rp 95 miliar menjadi Rp 1,102 triliun. Pemkab berupaya meningkatkan PAD untuk menjaga prioritas pembangunan.

Penyaluran TKD Wilayah KPPN Madiun Capai Rp 3,4 Triliun, DAK Fisik Masih 6,47 Persen

Penyaluran TKD Wilayah KPPN Madiun Capai Rp 3,4 Triliun, DAK Fisik Masih 6,47 Persen

Penyaluran TKD wilayah KPPN Madiun mencapai Rp 3,4 triliun. DAK Fisik masih rendah, baru 6,47 persen hingga akhir Juni 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer