
Jawa Pos Radar Magetan – Dua rancangan peraturan daerah (raperda) strategis mulai dibahas DPRD Magetan.
Fraksi Partai Gerindra memberi dukungan, namun menyertakan catatan tegas agar pelaku UMKM tidak tersisih.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Magetan Andri Ansori menegaskan pentingnya regulasi yang berkeadilan.
“Perda ini penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkeadilan,” ujarnya, Minggu (12/4).
Raperda yang dibahas meliputi penyelenggaraan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, serta pengelolaan air limbah domestik.
Fraksi Gerindra meminta moratorium izin toko modern berjaringan tetap dipertahankan.
Langkah tersebut dinilai krusial untuk menjaga keberlangsungan pasar tradisional.
Selain itu, pusat perbelanjaan diminta menyediakan ruang bagi UMKM.
Minimal 30 persen dari total area usaha.
“UMKM harus tetap diberi ruang berkembang,” tegas Andri.



