Polemik Desil DTSEN di Magetan, Wabup Minta Data Kemiskinan Dibedah Terbuka

Jawa Pos Radar Madiun – Polemik akurasi desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Magetan mendapat perhatian serius pemkab.

Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro meminta proses verifikasi data kemiskinan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan warga di tingkat RT.

Langkah tersebut didorong setelah muncul sejumlah persoalan data yang berpotensi memengaruhi status kesejahteraan warga dan ketepatan sasaran bantuan sosial (bansos).

Suyatni menyinggung kasus pencatutan NIK warga miskin, termasuk yang dialami Mbah Cikrak dan seorang ODGJ, untuk pemasangan meteran listrik komersial berdaya 2.200 VA.

Selain itu, terdapat persoalan aktivitas judi online (judol) yang melibatkan anggota keluarga penerima bantuan.

Persoalan tersebut disebut berdampak terhadap data yang digunakan untuk menentukan desil kesejahteraan hingga membuat warga sempat tercoret dari daftar penerima bansos.

’’Terkait penyalahgunaan NIK untuk tambah daya listrik ini, saya sudah menginstruksikan Dinas Sosial untuk segera menyurati dan menggelar rapat khusus dengan pihak PLN agar masalah ini tidak terus merugikan warga miskin,’’ tegas Suyatni, Jumat (11/9).

Pemkab Magetan juga menyiapkan mekanisme koreksi DTSEN dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Salah satunya melalui program Guyub Rukun per RT senilai Rp3 juta.

Program tersebut bakal memiliki fungsi untuk memfasilitasi warga membedah sekaligus memvalidasi data DTSEN di lingkungan masing-masing.

Dengan demikian, kondisi sosial ekonomi yang tercatat dalam basis data dapat dibandingkan dengan kondisi riil warga.