Jawa Pos Radar Magetan – Pembahasan Raperda APBD 2026 di DPRD Magetan berlangsung panas.
Lima dari delapan fraksi kompak mempertanyakan kelanjutan janji politik bupati–wabup terkait bantuan Rp 3 juta–Rp 5 juta per rukun tetangga (RT).
Masing-masing Fraksi Nasdem, PDIP, Demokrat, PAN, dan PKB menyebut program tersebut belum memiliki dasar kuat.
Dokumen feasibility study (FS) yang menjadi pijakan teknis masih dalam proses penyusunan.
Ironisnya, anggaran Rp 14 miliar sudah terlanjur tercantum dalam draf APBD 2026.
Fraksi Nasdem lewat juru bicara Marga Dwi Setyawan menjadi pembuka kritik.
Dia menyoroti kepastian program itu benar-benar bisa dijalankan tahun depan.
’’Apakah janji bantuan 3–5 juta per RT bisa direalisasikan di APBD 2026? Pembahasan detail harus diteruskan di Banggar,’’ ujarnya.
Fraksi PDIP Perjuangan mengingatkan agar penyusunan program tak menabrak prinsip kehati-hatian.
Menurut juru bicara Rita Haryani, penyusunan FS wajib menjadi dasar awal.
’’Jika FS belum selesai, bagaimana dasar hukum anggaran Rp 14 miliar masuk APBD?’’ katanya.
Fraksi PAN menyebut absennya FS membuat program belum memiliki fondasi teknis maupun hukum.
Fraksi Demokrat melalui Wahyu Kurniawan turut mempertanyakan logika penganggaran tanpa dokumen kajian.
’’Bagaimana gambaran pelaksanaannya sementara FS masih disusun?’’ ujarnya.
Fraksi PKB lebih jauh meminta rincian belanja prioritas, termasuk bentuk kegiatan dan mekanisme penyaluran jika program benar-benar dieksekusi pada 2026.
Hingga rapat ditutup, perwakilan eksekutif belum menyampaikan jawaban resmi.
Pembahasan dilanjutkan bersama Badan Anggaran DPRD dalam waktu dekat. (ril/her)
Editor : Hengky Ristanto