Jawa Pos Radar Madiun — Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai memantik polemik. Ia menyebut pihak yang ingin menghapus program sosial pemerintah sebagai penentang HAM.
Pernyataan keras datang dari Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai.
Dalam keterangannya di Gedung Kementerian HAM, Jakarta (20/2), Pigai menegaskan bahwa siapa pun yang ingin meniadakan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, pendidikan gratis, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih, berarti menentang hak asasi manusia (HAM).
“Orang yang mau meniadakan Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, pendidikan gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, adalah orang yang menentang HAM,” tegasnya.
Pernyataan itu disampaikan di tengah sorotan terhadap Ketua BEM KM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tio Adrianto, yang sebelumnya melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah dan dikabarkan menerima teror.
Kritik vs Penghapusan
Pigai membedakan antara kritik dan upaya penghapusan program. Menurutnya, kritik demi perbaikan layanan sah dalam demokrasi.
Namun jika arah kritik bertujuan menghapus program yang menyangkut hak dasar rakyat kecil, itu dinilai melanggar prinsip HAM.
“Ketika program-program yang baik ini diarahkan dengan Pemilu, itu menentang orang kecil. Itu orang jahat. Orang yang tidak punya nurani,” ujarnya.
Pernyataan tersebut langsung memancing respons publik. Sebagian mendukung, dengan alasan program sosial memang menyentuh hak dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Namun tak sedikit pula yang menilai pernyataan itu terlalu jauh dan berpotensi membungkam ruang kritik.
Apakah Kritik Itu Anti-HAM?
Dalam kerangka konstitusi, hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan memang termasuk bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dijamin negara.
Namun dalam demokrasi, kebijakan publik tetap terbuka untuk evaluasi, termasuk efektivitas, anggaran, hingga prioritasnya.
Pernyataan yang keras memang bisa mempertegas posisi pemerintah. Namun jika tak disertai ruang dialog, ia juga berpotensi memperlebar jarak dengan kelompok kritis, termasuk mahasiswa.
Program seperti MBG dan Koperasi Merah Putih menjadi simbol kuat pemerintahan saat ini. Karena itu, kritik terhadapnya sering dianggap serangan politik.
Namun publik juga memiliki hak untuk mempertanyakan efektivitas dan transparansi program, serta standar pelaksanaan di lapangan. (naz)
Editor : Mizan Ahsani