Penyusunan APBD 2025, DPRD Ngawi Optimis Defisit Rp 9,4 Miliar Bisa Ditutup

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Ngawi menggelar rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Ngawi, Rabu (6/11).
Rencana APBD 2025 yang menjadi tahun terakhir pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2021-2026 dibahas.
Termasuk juga terkait pelaksanaan pertama rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD) 2025-2045.
"Bisa dikatakan tahun depan tahun terakhir RPJMD 2021-2026, diganti setelah pelantikan bupati," kata Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko, Rabu (6/11).
King, sapaan Yuwono Kartiko, mengatakan bahwa postur anggaran belanja maupun pendapatan daerah sekitar Rp 2,3 triliun. Namun, ada defisit sekitar Rp 9,4 miliar.
"Itu nanti pasti bisa ditutup dengan efisiensi pembiayaan atau mengambil dari kegiatan yang tidak dilaksanakan," ujarnya.
Dia mengatakan bahwa program pelaksanaan APBD 2025 masih menggunakan acuan visi dan misi bupati periode 2021-2026.
APBD 2025 itu untuk mendukung pelaksanaan visi - misi, di luar mandatory spending yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Sementara tahun depan, infrastruktur masih menjadi prioritas. Khususnya pendidikan dan kesehatan.
"Perbaikan sekolah rusak salah satunya," sebutnya.
Dia juga meminta TAPD segera merancang rencana agar mandatory spending bisa sesuai target.
Misal, belanja tetap pegawai yang pada 2027 harus bisa 30 persen. Saat ini, masih 40,7 persen.
Untuk anggaran infrastruktur bisa meningkat menjadi 40 persen dari 20 persen saat ini. Kemudian, sekitar 20 persen pendidikan dan 10 persen kesehatan.
"Harus sudah siap-siap mulai sekarang," pungkasnya. (sae/den/*)



