Jawa Pos Radar Ngawi – Pencairan dana desa (DD) di Ngawi masih minim. Hingga kemarin (30/3), baru sekitar 20 desa dari total 213 desa yang telah mencairkan anggaran dari pemerintah pusat tersebut.
Kabid Pemerintahan Desa DPMD Ngawi Arif Syaifudin mengatakan, pencairan DD diperkirakan akan meningkat setelah Lebaran.
’’Baru sekitar 20 desa yang sudah mencairkan DD,’’ ujarnya.
Menurutnya, keterlambatan terjadi karena pemerintah desa lebih memprioritaskan pencairan alokasi dana desa (ADD) dari pemkab.
ADD digunakan untuk membayar penghasilan tetap (siltap) kepala desa dan perangkat desa yang belum dibayarkan sejak Januari.
’’Kami memaklumi, karena ADD berkaitan dengan gaji atau penghasilan tetap kepala desa hingga perangkat desa,’’ ungkapnya.
Selain itu, pencairan DD juga terdampak regulasi baru dari pemerintah pusat, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07 Tahun 2026.
Aturan tersebut mengharuskan pemerintah desa menyesuaikan administrasi, termasuk perubahan APBDes sesuai pagu definitif.
’’Karena ada regulasi baru, desa perlu melakukan penyesuaian,’’ jelasnya.
Penyesuaian telah dilakukan melalui musyawarah desa. Namun, waktu yang terbatas sebelum libur panjang membuat pencairan baru akan dilakukan setelah Lebaran.
