Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Diduga Selewengkan Dana Desa, Bendahara Klesem Pacitan Masih Berstatus Perangkat

N
Penulis: Nur Cahyono❯
Suasana Kantor Desa Klesem, Kecamatan Kebonagung, Pacitan, beberapa waktu lalu. DOK RADAR PACITAN
Suasana Kantor Desa Klesem, Kecamatan Kebonagung, Pacitan, beberapa waktu lalu. DOK RADAR PACITAN

PACITAN – Kepastian hukum masih menjadi penentu karier bendahara Desa Klesem, Kecamatan Kebonagung, yang diduga menyelewengkan anggaran desa.


Advertisement

Hingga saat ini, yang bersangkutan masih berstatus sebagai perangkat desa karena proses audit dan klarifikasi belum rampung.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pacitan Sigit Dani Yulianto mengatakan, status bendahara tersebut belum berubah lantaran pemeriksaan masih berjalan.

“Karena masih proses audit dan klarifikasi, status yang bersangkutan masih sebagai perangkat desa. Nanti akan berkembang sesuai hasil pemeriksaan,” ujar Sigit, kemarin (2/2).

Advertisement

Sigit menjelaskan, apabila ke depan yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, maka status jabatannya dapat dievaluasi.

Namun, pemberhentian perangkat desa umumnya baru bisa dilakukan setelah ada putusan hukum berkekuatan tetap.

“Kalau sudah divonis inkrah, baru bisa diberhentikan. Selama belum, statusnya masih mengikuti proses yang berjalan,” ucapnya.

Advertisement

Secara administratif, kewenangan pemberian sanksi terhadap perangkat desa berada di tangan kepala desa.

Termasuk apabila perangkat desa diketahui tidak masuk kerja.

Jika mangkir selama satu bulan, kepala desa dapat memberikan sanksi administratif berupa surat peringatan pertama (SP 1).

“Bisa juga sebelumnya diingatkan secara lisan,” ungkap Sigit.

Pemberhentian perangkat desa baru dimungkinkan apabila terjadi pelanggaran berat, salah satunya mangkir selama 60 hari berturut-turut.

Jika ketidakhadiran belum mencapai batas tersebut, sanksi masih bersifat administratif dan bertahap.

“Kalau mangkir 60 hari berturut-turut baru bisa dikenai pasal larangan. Kalau baru satu bulan, masih sanksi administratif,” jelasnya.

Sigit menegaskan, DPMD tidak memiliki kewenangan langsung untuk menjatuhkan sanksi atau memberhentikan perangkat desa.

Meski demikian, posisi ER sebagai bendahara desa tetap menjadi perhatian karena masih menjalani proses klarifikasi dan pemeriksaan.

“Selama masih proses, status perangkatnya tetap. Aman atau tidaknya nanti akan mengikuti hasil pemeriksaan,” pungkasnya. (hyo/den)

Advertisement

Artikel Terkait

Kisah Luluk Diana, Lifter Asal Pacitan yang Lahir di Truk hingga Jadi Juara Dunia

Kisah Luluk Diana, Lifter Asal Pacitan yang Lahir di Truk hingga Jadi Juara Dunia

Luluk Diana, lifter asal Pacitan, ternyata lahir di atas truk. Simak perjuangan Misno dan Ponijem mendukung putrinya hingga juara dunia.

Ciptakan Inovasi DIGISTORY Berbasis AI, Guru SD Pacitan Sabet Juara 1 AGP PGRI Jatim 2026

Ciptakan Inovasi DIGISTORY Berbasis AI, Guru SD Pacitan Sabet Juara 1 AGP PGRI Jatim 2026

Khrisna Adhi Pradana, guru SDN Arjowinangun Pacitan, sukses meraih Juara 1 Anugerah Guru Prima PGRI Jatim 2026 berkat inovasi media pembelajaran DIGISTORY berbasis AI.

Pacitan Siaga Bencana Hidrometeorologi, Polisi Petakan Wilayah Rawan

Pacitan Siaga Bencana Hidrometeorologi, Polisi Petakan Wilayah Rawan

Polres Pacitan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi banjir, longsor, dan angin kencang melalui pemetaan risiko serta pemeriksaan peralatan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer