Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati yang akrab disapa Kang Giri itu hanya memberikan izin mobdin dipakai untuk keperluan tugas saat Lebaran. Misalnya untuk operasional pengamanan mudik dan pelayanan. Pun, jika ada kepentingan dinas di luar daerah dengan memakai mobdin mesti mengantongi surat izin. ‘’Ngono neng ojo ngono. Kalau di Ponorogo untuk kerja nggak apa-apa. Di sini tidak mudik, ya, sama saya jaga Ponorogo,’’ ujarnya.
Supaya tidak disalahgunakan, pihaknya telah meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memarkir mobdin di kantornya masing-masing. Sehingga, ketika pejabat itu ingin mudik bisa menggunakan mobil pribadi. ‘’Toh, ASN punya mobil (pribadi) di rumah. Kalau mudik ke luar daerah ya pakai mobil pribadi,’’ tutur Kang Giri.
Bagi ASN yang nekat menggunakan mobdin untuk kepentingan mudik dapat dijatuhi sanksi hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 94/2021 tentang disiplin PNS dan PP 49/2018 tentang manajemen PPPK. Meski begitu, selama menjabat sebagai bupati, Kang Giri mengaku tak pernah sekalipun mendapati adanya laporan pejabat di lingkungan Pemkab Ponorogo menggunakan mobdin untuk mudik. ‘’Yang jelas, ini aturan dari pusat. Sehingga harus dipatuhi setiap ASN,’’ terangnya. (kid/her)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



