Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kang Giri: Mobdin Dilarang Dipakai Mudik

H
Penulis: Hengky Ristanto❯
OPERASIONAL: Sejumlah mobil dinas (mobdin) terparkir di halaman Setkab Pemkab Ponorogo kemarin (17/4). Seluruh ASN dilarang mudik Lebaran menggunakan mobil pelat merah. (AJI PUTRA/JAWA POS RADAR PONOROGO)
OPERASIONAL: Sejumlah mobil dinas (mobdin) terparkir di halaman Setkab Pemkab Ponorogo kemarin (17/4). Seluruh ASN dilarang mudik Lebaran menggunakan mobil pelat merah. (AJI PUTRA/JAWA POS RADAR PONOROGO)
PONOROGO, Jawa Pos Radar Madiun – Mobil dinas (mobdin) tak bisa dipakai sembarangan. Tanpa kecuali untuk keperluan mudik. Nah, kebijakan itu diberlakukan oleh Bupati Sugiri Sancoko kepada para pegawainya di lingkungan Pemkab Ponorogo. Ketentuan tersebut mengacu Surat Edaran (SE) Menpan-RB 7/2023. ‘’Karena instruksi dari pusat, kami di daerah harus menindaklanjutinya,’’ kata Sugiri kemarin (19/4).

Bupati yang akrab disapa Kang Giri itu hanya memberikan izin mobdin dipakai untuk keperluan tugas saat Lebaran. Misalnya untuk operasional pengamanan mudik dan pelayanan. Pun, jika ada kepentingan dinas di luar daerah dengan memakai mobdin mesti mengantongi surat izin. ‘’Ngono neng ojo ngono. Kalau di Ponorogo untuk kerja nggak apa-apa. Di sini tidak mudik, ya, sama saya jaga Ponorogo,’’ ujarnya.

Supaya tidak disalahgunakan, pihaknya telah meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memarkir mobdin di kantornya masing-masing. Sehingga, ketika pejabat itu ingin mudik bisa menggunakan mobil pribadi. ‘’Toh, ASN punya mobil (pribadi) di rumah. Kalau mudik ke luar daerah ya pakai mobil pribadi,’’ tutur Kang Giri.

Bagi ASN yang nekat menggunakan mobdin untuk kepentingan mudik dapat dijatuhi sanksi hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 94/2021 tentang disiplin PNS dan PP 49/2018 tentang manajemen PPPK. Meski begitu, selama menjabat sebagai bupati, Kang Giri mengaku tak pernah sekalipun mendapati adanya laporan pejabat di lingkungan Pemkab Ponorogo menggunakan mobdin untuk mudik. ‘’Yang jelas, ini aturan dari pusat. Sehingga harus dipatuhi setiap ASN,’’ terangnya. (kid/her)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

DPRD Ponorogo dan Pemkab Kompak Bakal Evaluasi Manajemen Perumda Sari Gunung

DPRD Ponorogo dan Pemkab Kompak Bakal Evaluasi Manajemen Perumda Sari Gunung

Pemkab Ponorogo sepakat mengevaluasi total manajemen dan kelayakan bisnis Perumda Sari Gunung menyusul ditariknya Raperda Penyertaan Modal oleh DPRD.

PKB Ponorogo Bidik Kursi Bupati 2029, Mesin Politik di 21 Kecamatan Ditata

PKB Ponorogo Bidik Kursi Bupati 2029, Mesin Politik di 21 Kecamatan Ditata

PKB Ponorogo menata struktur PAC di 21 kecamatan menuju 2029. Targetnya menambah kursi legislatif sekaligus merebut kursi bupati.

Sugiri Sancoko Divonis 6,5 Tahun Penjara, Wajib Bayar Rp 6,762 Miliar

Sugiri Sancoko Divonis 6,5 Tahun Penjara, Wajib Bayar Rp 6,762 Miliar

Sugiri Sancoko divonis 6 tahun 6 bulan penjara dan wajib membayar uang pengganti Rp 6,762 miliar. Dia masih pikir-pikir.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer