Jawa Pos Radar Ponorogo – Penyerapan anggaran belanja Pemkab Ponorogo masih menyisakan pekerjaan besar menjelang tutup tahun 2026.
Hingga akhir triwulan ketiga, realisasi belanja baru sekitar 65 persen. Artinya, masih ada 35 persen anggaran yang belum terserap.
Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Ponorogo. Legislatif mendesak organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan kegiatan agar anggaran yang telah dialokasikan tidak mengendap hingga akhir tahun.
Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno mengatakan, lambatnya penyerapan anggaran antara lain dipengaruhi proses administrasi Perubahan APBD (P-APBD).
Tahapannya mencakup evaluasi pemerintah provinsi hingga penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).
"Mudah-mudahan bisa terserap, karena masih ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan," kata Kang Wi, sapaan ketua dewan, Jumat (6/11).
Menurut Kang Wi, DPA perubahan baru mulai berjalan pada 1 November 2026. Kondisi tersebut membuat waktu pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran perubahan semakin terbatas.
Karena itu, OPD diminta memprioritaskan pekerjaan yang masih memungkinkan diselesaikan dalam sisa waktu tahun anggaran.
Beberapa kegiatan yang dinilai relatif cepat dikerjakan antara lain pengaspalan jalan, pemasangan plafon, serta pemeliharaan bangunan.
"Misalnya pengaspalan, pemasangan plafon, atau pemeliharaan. Kegiatan seperti itu relatif bisa dilaksanakan dan tidak memakan waktu lama," jelasnya.
