Jawa Pos Radar Madiun - Grafik cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di bawah naungan BPJS Kesehatan Cabang Madiun dilaporkan hampir menyentuh target semesta secara menyeluruh.
Hingga pertengahan tahun ini, wilayah administrasi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, dan Magetan sukses mencatatkan rekor kepesertaan jaminan medis di atas angka 98 persen.
Namun, kondisi kontras justru terjadi di wilayah Kabupaten Ponorogo yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar karena cakupan kepesertaannya baru bertengger di angka 84,5 persen.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun, Wahyu Dyah Puspitasari, mengungkapkan bahwa secara umum tren pemenuhan standar Universal Health Coverage (UHC) di wilayah kerjanya berjalan sangat positif.
"Untuk cakupan kepesertaan, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, dan Magetan sudah di atas 98 persen. Sementara Ponorogo masih berada di angka 84,5 persen," ujarnya dalam paparan publik secara daring, Kamis (2/7).
Baca Juga: Gandeng KPK, Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko Rombak Budaya Kerja
Soroti Tingkat Keaktifan Peserta dan Optimalisasi Program PESIAR
Di luar kuantitas jumlah pendaftar, Wahyu menegaskan bahwa tingkat keaktifan kartu kepesertaan aktif di lapangan juga menjadi fokus perhatian serius dari jajaran manajemen.
Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Ngawi telah menorehkan rapor hijau dengan mencatat persentase tingkat kepesertaan aktif masyarakat berada di atas angka 80 persen.
Sementara itu, untuk wilayah Kabupaten Magetan baru menyentuh angka 72 persen dan Kabupaten Ponorogo masih terbenam di urutan terbawah dengan raihan 61 persen.
Guna mendongkrak angka keaktifan tersebut, BPJS Kesehatan mengoptimalkan Program PESIAR (Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi) secara masif hingga menyentuh tingkat kelurahan dan desa.
Langkah jemput bola ini sengaja digulirkan guna mendata ulang masyarakat yang belum terdaftar maupun para peserta mandiri yang status kepesertaannya sempat dinonaktifkan karena menunggak.
Tingginya cakupan jaminan ini berbanding lurus dengan indeks kepuasan peserta JKN di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Madiun yang sukses menembus angka kepuasan 97,9 persen.
Perluas Fasilitas Hemodialisis dan Kemitraan Medis Baru
Untuk memperkuat akses keterjangkauan medis, BPJS Kesehatan Cabang Madiun kini telah menjalin kemitraan strategis dengan 237 faskes tingkat pertama (FKTP) dan 34 faskes rujukan tingkat lanjut (FKRTL).
Memasuki tahun 2026, manajemen berkomitmen melakukan ekspansi jaringan dengan menambahkan sembilan unit FKTP baru, terutama di area-area pelosok yang masih minim akses kesehatan.
Di sisi lain, kualitas pelayanan bagi para pasien penyakit katastropik juga terus diakomodasi melalui langkah penambahan kuota unit layanan hemodialisis atau tindakan cuci darah.
Hingga pertengahan tahun 2026 berjalan, jumlah layanan hemodialisis di wilayah kerja eks-Karesidenan Madiun ini tercatat melonjak dari 235 menjadi 258 titik layanan baru.
"Penambahan ini penting karena kasus penyakit katastropik, terutama gagal ginjal, masih menjadi salah satu penyumbang pembiayaan kesehatan terbesar," jelas Wahyu memaparkan draf anggaran.
Kemudahan operasional juga diperkuat lewat transformasi digital siber seperti pemanfaatan aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi PANDAWA, hingga penyiapan petugas BPJS SATU langsung di rumah sakit.
Secara akumulatif, total biaya pelayanan kesehatan yang telah digelontorkan dan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan Cabang Madiun sepanjang tahun 2025 lalu sukses menembus angka Rp1,8 triliun. (*)
Editor : Mizan Ahsani